Mutasi dan Kinerja OPD Tak Maksimal

MUTASI
AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK CATATAN : Seringnya terjadi mutasi, menjadi catatan hitam Dua tahun kepemimpinan Zul-Rohmi.

MATARAM – Hari ini, Sabtu (19/9), tepat dua tahun pemerintahan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Banyak terobosan yang telah dilakukan dalam memimpin NTB. Namun masih banyak hal yang harus diperbaiki ke depan.  Beberapa pihak memberikan testimoni terkait dua tahun kepemimpinan Zul-Rohmi. Mulai dari Ombudsman, DPRD hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Ketua Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim memberikan beberapa kritikan dalam momentum dua tahun Zul-Rohmi. “Ombudsman memberikan kritik terhadap tata kelola birokrasi Zul-Rohmi,” ujar Adhar kepada Radar Lombok, Jum’at (18/9).

Tata kelola birokrasi yang dimaksud Adhar, seperti seringnya dilakukan mutasi. Apapun alasannya, terlalu sering melakukan mutasi memberikan dampak buruk terhadap kinerja birokrasi.  Menurut mantan wartawan ini, mutasi sangat rentan terjadinya nepotisme. Hal itu sangat tidak baik bagi sebuah birokrasi. “Mutasi terlalu sering. Jika tidak akuntabel, kurang bagus untuk birokrasi. Apalagi sudah ada teguran dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara, red),” ucap Adhar. 

Sejak Zul-Rohmi memimpin NTB September 2018, terhitung hampir puluhan kali telah melakukan mutasi. Baik itu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II, eselon III, eselon IV maupun pejabat fungsional. Adanya teguran dari KASN, dinilai Adhar sebagai warning bagi Zul-Rohmi. “Itu menjadi warning, bahwa ada yang kurang pas dari konteks administrasi pemerintahan. Potensi maladministrasi sangat terbuka dalam mutasi, apalagi jika polanya tidak diperbaiki. Semua itu harus diperbaiki oleh Zul-Rohmi,” pinta Adhar. 

Hal yang ditekankan untuk perbaikan kedepan, susunan pejabat atau formasi birokrasi, harus berpedoman pada kapasitas dan kapabilitas. “Jika tidak, maka berpengaruh terhadap pelayanan publik juga,” ucapnya. 

Adhar mengingatkan Zul-Rohmi, bahwa belakangan ini pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemprov NTB sudah mulai menurun. Apabila tidak diperbaiki, maka akan berpengaruh terhadap kinerja secara umum. 

Diungkapkan Adhar, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai longgar dan lemah dalam memberikan pelayanan publik. “Zul-Rohmi mewarisi sistem pelayanan publik peninggalan TGB yang sudah zona hijau. NTB sejak dulu tingkat kepatuhannya salah satu yang terbaik. Persoalannya, di beberapa OPD terlihat mulai longgar lagi,” ungkapnya. 

Meskipun telah memiliki data awal tentang OPD-OPD tersebut, namun Adhar belum ingin menyampaikannya ke publik. “Ada kecenderungan pelayanan publik menurun. Tapi saya belum berani buka OPD mana saja, karena kita sedang persiapkan untuk data observasi. Kita juga nanti akan observasi kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik,” ucapnya. 

Selain memberikan kritikan, tidak lupa pula Ombudsman menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program dan kegiatan Zul-Rohmi selama dua tahun. Terutama dalam hal penanggulangan pandemi Covid-19. Berdasarkan pantauan Ombudsman, Zul-Rohmi telah melakukan berbagai langkah yang inovatif dan variatif. “Saya apresiasi itu. Pasangan ini berani mengambil pilihan-pilihan yang tidak biasa. Meski itu pilihan yang riskan, karena sifatnya massal dan harus akuntabel,” katanya. 

Misalnya saja program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang mengutamakan produk lokal. Kemudian terbitnya Peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan penyakit menular. “Ada kritik sana-sini hal yang biasa. Pemerintahan itu tidak lepas dari kritik,” ujarnya. 

Cara kepemimpinan Zul-Rohmi yang tidak menjaga jarak dengan publik, juga diapresi. Terutama sosok gubernur NTB Zulkieflimansyah yang cukup terbuka dengan publik. “Itu sangat penting menjalankan konsep yang membuka ruang komunikasi publik,” kata Adhar. 

Seringnya Zul-Rohmi melakukan mutasi dalam dua tahun ini, juga menjadi sorotan Ketua DPRD Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Ruvaeda. “Saran saya, jangan terlalu sering mutasi,” ujar Isvie kepada Radar Lombok. 

Menurut Isvie, Zul-Rohmi seharusnya tidak sering melakukan mutasi. Mengingat, setiap pejabat memiliki kewajiban untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. “Beri kesempatan bekerja dengan target-target tertentu,” kata Isvie. 

Pelayanan publik menurun yang disorot Ombudsman, juga ternyata dirasakan oleh Isvie. Menurutnya, kinerja OPD di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi sejauh ini belum memuaskan. “Kinerja dari OPD belum maksimal,” ungkapnya. 

Hal yang patut dibanggakan dan dipertahankan, kekompakan dari Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). “Duet kepemimpinan Zul-Rohmi cukup kompak dan energik, namun kondisi gempa dan Covid-19, sehingga tidak maksimal,” katanya. 

Sementara itu, Ketua LSM Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Dwi Arie Santo menilai, selama dua tahun kepemimpinan Zul-Rohmi belum bisa dianggap sukses. Apalagi banyak aspirasi masyarakat yang tidak diindahkan selama ini. 

Secara umum, ucap Dwi, program-program yang menjadi unggulan dari Pemprov NTB sebenarnya sudah cukup bagus. “Namun selama 2 tahun ini Pemprov masih terkesan kurang mendengar masyarakat, meski banyak media komunikasi yang telah di buat seperti jumpa bang Zul-Rohmi, NTB Care,” ujarnya. 

Gubenur sendiri juga sering turun langsung ke masyarakat. Banyak dialog langsung yang dilakukan. “Saya melihat hal tersebut kurang efektif. Ini tercermin dari pemerintah nampak berlari sangat kencang dan asyik, menikmati keberhasilan-keberhasilan program unggulanya yang diapresiasi pemerintah daerah lain bahkan pemerintah pusat, tapi lupa bagaimana kondisi masyarakat kita hari ini,” ucap Dwi. 

Menurut Dwi, masyarakat NTB belum menikmati hasil dari berbagai keberhasilan yang diklaim Zul-Rohmi. “Belum bisa dikatakan masyarakat dapat menikmati apa yang menjadi keberhasilan tersebut,” katanya. 

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB harus menurunkan kecepatan dan segera merefleksikan diri atas apa yang sudah dilakukan selama ini. “Apakah sudah berdampak kepada masyarakat NTB pada umumnya. Apalagi situasi saat ini kita masyarakat butuh didengarkan dan mendapatkan kepastian atas apa yang sudah dikeluhkan. Apakah pemerintah Provinsi bisa memberikan solusi atau tidak,” ujarnya. 

Selain itu, tata kelola informasi dan dokumentasi yang merupakan basis data bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan, juga dinilai masih sangat jauh dari harapan. “Semestinya ini yang perlu didorong untuk segera diselesaikan, agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan tepat guna,” tutup Dwi. (zwr)