Muchdi Ancam Ganti Dewan Tak Loyal

KONSOLIDASI: Ketum DPP Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono saat rapat konsolidasi bersama pengurus wilayah dan daerah seluruh NTB, Kamis (19/8).(M HERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA – Ketua Umum DPP Partai Beringin Karya (Berkarya) Muchdi Purwoprandjono menghadiri rapat konsolidasi terbatas pengurus Partai Berkarya NTB di Illira Hotel Lombok Tengah, Kamis (19/8).

Muchdi PR hadir didampingi Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) Fauzan Rachmansyah. Muchdi ingin memantau sendiri kondisi kepengurusan Partai Berkarya di NTB. Hasilnya, semua pengurus provinsi dan kabupaten/kota sudah lengkap. Tinggal menuntaskan kepengurusan di tingkat kecamatan.

Muchdi mengaku, kedatangannya ke NTB tak lepas dari suksesi pemilu 2024 mendatang. Dia ingin memastikan partainya siap bertarung dalam pemilu nanti, baik untuk pileg, pilkada, maupun pilpres. Begitu pula hal di NTB, semuanya harus dipastikan siap untuk mengikuti instruksi DPP.

Untuk memuluskan rencana itu, Muchdi mengaku sudah menyiapkan semua persyaratan. Termasuk salah satunya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat verifikasi partai yang gagal lolos presidential threshold atau ambang batas perolehan suara pada pemilu 2019.

Dalam gugatan ini, Muchdi mengaku tak sendiri melainkan bersama semua partai yang gagal memenuhi presidential threshold. Yakni, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, dan PKPI. ‘’Gugatan ini kita lakukan di bawah komando Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra,’’ sebut Muchdi.

BACA JUGA :  Fauzan Ngaku Cocok dengan Sumiatun

Terkait polemik di internal Partai Berkarya sendiri, Muchdi mengklaim sudah tidak ada polemik. Partai Berkarya cuma ada satu dan di bawah komandonya. Jika kemudian ada pihak lain yang menyatakan memimpin Partai Berkarya, maka dipastikan tidak sah.

Sebab, secara yuridis formal, Partai Berkarya di bawah pimpinnya yang diakui negara. Jika kemudian ada gugatan dari kubu Hutomo Mandala Putra (HMP), maka dipastikan masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta. ‘’Itu masih banding di PN Jakarta, tapi secara yuridis formal Partai Berkarya itu hanya yang ada di bawah kepemimpinan saya. Itu berdasarkan SK 16 dan 17,’’ klaimnya.

Untuk itu, Muchdi kembali mengingatkan kepada semua kader Partai Berkarya agar loyal terhadap partai. Tidak neko-neko dengan membentuk kubu lain di luar komandonya. Jika itu dilakukan, maka tentunya akan ada sanksi bagi kader yang membelot.

Begitu pula dengan anggota DPRD di sleuruh Indonesia. Mereka diminta untuk taat dan loyal terhadap perintah partai. ‘’Bulan depan akan ada bimtek bagi semua anggota dewan Partai Berkarya di Jakarta. Kalau ada yang tidak ikut, maka kami tidak bisa mentolerir lagi,’’ ancam Muchdi.

BACA JUGA :  PPP Wacanakan Usung Muzihir Jadi Calon Gubernur

Apalagi, sambung Muchdi, pihaknya sudah memberikan surat peringatan (SP) bagi semua kader dan anggota dewan Partai Berkarya. Jika SP itu tidak diindahkan, maka tentunya akan langkah konkret yang akan diambil partai nantinya. ‘’Kami juga sudah memberikan SP untuk semua anggota dewan,’’ tandasnya.

Muchdi juga menambahkan, bahwa partai menargetkan semua kursi terisi untuk dapil NTB. Mulai dari kursi DPR RI, kursi DPRD provinsi, dan kursi DPRD kabupaten/kota. ‘’Kalau untuk NTB, target kita tidak muluk-muluk dan saya rasa ini wajar. Kita targetkan 1 kursi untuk DPR RI, 1 fraksi di DPR provinsi, dan 1 fraksi di setiap kabupaten/kota,’’ pungkasnya.

Ketua DPW Partai Berkarya NTB, Agus Kamarwan menembahkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan partainya, pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke setiap kabupaten/kota dan kecamatan. Kunjungan ini akan dilakukan tanpa jadwan dan rencana agar murni. Dengan demikian, pihaknya akan mengetahui pengurus yang serius berjuang demi Partai Berkarya dan tidak. ‘’Kita akan terus memenuhi semua persyaratan. Mulai kantor hingga kelengkapan administrasi di kantor Partai Berkarya,’’ tambah Agus. (met)