PRAYA—Keberadaan mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng), belakangan ini banyak menjadi sorotan.
Pasalnya, mobil plat merah itu ditemukan sering terjun ke masyarakat, justru jelang pilkada. Sehingga dikhawatirkan disalahgunakan untuk kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati tertentu. Kekhawatiran tersebut disampaikan salah seorang tim paslon Masrun-Habib, Abdurrahim, saat mengikuti sosialisasi pengawasan netralitas ASN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Loteng yang diselenggerakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah, di Hotel D-Max,belum lama ini.
“Saat ini semakin banyak kita temukan di desa hingga pelosok-pelosok plat merah ini berseliweran,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan ini seharusnya tidak terjadi jika Bawaslu jauh sebelumnya sudah mengingatkan kepada para ASN untuk menjaga netralitasnya. Karena memang pihaknya melihat saat ini ketika sudah ada penetapan Paslon, baru Bawaslu dan berbagai elemen gencar melakukan pencegahan. “Dengan banyaknya mobil dinas yang turun saat ini, jangan sampai masyarakat salah berasumsi bahwa itu untuk kepentingan politik. Padahal kita juga tidak mengetahui apakah para pejabat ini turun ke masyarakat untuk kepentingan atau tugas dinas atau tidak. Hanya saja, memang karena momen politik membuat kadang asumsi masyarakat menjadi salah,” terangnya.
Abdurrahim menambahkan, dengan diberikannya sosialisasi dari jauh sebelumnya, maka para ASN memahami juga tugas dan fungsinya yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memang sudah jelas larangan ASN untuk ikut terlibat politik praktis. “Tapi kami tidak mengetahui apakah ini untuk kepentingan politik atau tidak, sehingga saat- saat ini kendaraan plat merah ini rajin turun,” terangnya.
Menanggapi itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bangkesbangpoldagri) Lombok Tengah, H Masnun menegaskan, bahwa memang saat ini banyak agenda yang membuat para pejabat ini turun ke masyarakat. Salah satunya, adalah perayaan HUT Loteng ke 75, yang tahun ini akan dipusatkan ke desa-desa. “Jadi karena saat ini kegiatan HUT Loteng di desa, maka mau tidak mau kita juga turun untuk memback up kegiatan itu, dengan mempersiapkan berbagai hal,” ungkapnya.
Tidak hanya kegiatan Pemkab Loteng saja, namun kegiatan Provinsi hingga Pusat juga difasilitasi oleh Pemkab Loteng. Sehingga pihaknya tidak menafikkan, kalau tidak jarang para pejabat Loteng yang harus turun ditengah masyarakat. “Namun mereka turun untuk tugas dinas. Kalau memang ditemukan ada pelanggaran, maka silahkan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Abdul Hanan menegaskan, bahwa saat ini pihaknya memang terus mengingatkan agar ASN tidak terlibat politik praktis. Karena memang sudah jelas ada aturan yang menekankan dan memberikan sanksi bagi para ASN yang terlibat politik praktis. “Kita juga dari jauh sebelumnya sudah memberikan imbauan kepada masyarakat. Makanya saat ini kita terus melakukan penindakan tanpa pandang bulu,” tegas Abdul Hanan. (met)
