GIRI MENANG – Manggis hasil perkebunan warga di Narmada dan Lingsar telah lama menembus pasar ekspor. Masalahnya, manggis Lobar diekspor lewat daerah lain.
Anggota DPRD Lobar Dapil Narmada-Lingsar, H. Sardin, meminta Pemkab Lobar memperkuat branding manggis asal Lobar agar bisa diekspor langsung oleh petani Lobar. Hal ini ia sampaikan saat rapat pembahasan perubahan RPJMD di kantor DPRD Lombok Barat, Kamis (14/10). “ Kita punya manggis, tapi yang punya nama daerah lain. Makanya ini perlu jadi atensi Pemda,” ungkapnya.
Karena diekspor atas nama buah produksi petani luar, maka yang untung bukan Lobar. “Padahal kalau dilihat dari segi kualitas, manggis Lobar jauh lebih bagus,” tegasnya.
Peluang besar ini, katanya, harusnya ditangkap. Perhatian yang maksimal oleh Pemda akan mendatangkan untung bagi petani.”Pemkab harus pintar meningkatkan branding buah manggis hasil pertanian Lombok Barat,” pintanya.
Yang dibutuhkan adalah kebijakan berupa pembinaan. Keterlibatan pemerintah derah akan membuat petani bisa menghasilkan manggis kualitas ekspor. Pemerintah harus membuka peluang ekspor, baik melalui laut maupun udara. Karena Lobar memliki potensi sarana-prasarana pendukung untuk itu.” Seperti ada pelabuhan petikemas di Lembar. Kontainer datang mengangkut barang kebutuhan dari luar daerah. Sedangakan ketika kembali ke Jawa, justru peti itu kosong. Karena tidak ada komoditi yang dikirim oleh Lobar,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, petani harus diproteksi lewat pembinaan. Berdasarkan penelitian, klaimnya, manggis Narmada dan Lingsar paling bagus di Indonesia. “ Setiap hari, minimal ada 10-11 kontiner yang mengambil manggis di daerah itu. Dengan membawa 5-7 ton satu kontiner itu, itu dikirim ke daerah lain, lalu diekspor,” ungkapnya.
Sekda Lobar, H. Baehaqi, juga menyayangkan manggis dari petani Narmada-Lingsar justru diekspor atas nama buah produksi daerah lain. “ Ini yang sekarang sedang kita upayakan. Dan terkait ini, Pak Bupati sudah juga sampaikan di media bahwa OPD-OPD siap diberikan reward dan sanksi (punishment). Jadi beliau tidak akan segan-segan lima-enam orang non job sekali mutasi (nanti),” tegasnya.
Langkah tegas ini dilakukan agar program OPD dalam RPJMD benar-benar bersinergi.(ami)
