GIRI MENANG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan hibah sekitar Rp 24 miliar –Rp 25 miliar untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Anggaran itu akan direalisasikan dalam dua tahap yakni di APBD-P 2023 dan APBD murni 2024.
Sekda Lobar H. Ilham menerangkan seluruh anggaran hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang sudah dipersiapkan untuk KPU maupun Bawaslu. Namun khusus KPU untuk penyelengaraan Pilkada 2024 Pemkab menyiapkan sekitar Rp 24 miliar.” Sudah kita siapkan sesuai dengan kemampuan kami,” papar Sekda Senin (23/10).
Alokasi anggaran yang diberikan ini setelah memperhitungkan banyak instrumen. Diakuinya, usulan awal pihak KPU Lobar kepada Pemda Lobar untuk dana hibah pelaksanaan Pilkada itu sebesar Rp 34 miliar dan Bawaslu sebesar Rp 19 miliar. Namun dari perhitungan dan kemampuan, Pemkab Lobar hanya mampu menganggarkan Rp 24 miliar. “Kami sudah berdiskusi banyak sama mereka (KPU) menyampaikan dasar-dasar berhitung mengapa mengajukan sampai sekian dan kami juga menyampaikan dasar-dasar berhitung bagaimana untuk menuju angka yang diinginkan. Memang belum ketemu pada saat itu (kesepakatan), tatapi sudah mendekati pada angka disepakatai bersama kisarnya dari Rp 24-25 miliar,” bebernya.
Anggaran Pilkada itupun kata Ilham sudah dipersiapkan Pemkab Lobar pada APBD Perubahan 2023 ini sebesar 40 persen. Sedangkan sisanya 60 persen di APBD Murni 2024 mendatang. Jumlah anggaran Pilkada itu pun sudah disetujui DPRD Lobar. Menurut Ilham, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran 40 persen pada APBD Perubahan ini akan segera dikeluarkan. “Kami sudah siapkan di APBD Perubahan, 40 persen ini akan coba kami cari saat ini,” ungkapnya.
Saat disinggung apakah tak bisa full menganggarkan sesuai usulan KPU Rp 34 miliar? Ilham menegaskan pihaknya memiliki dasar perhitungan sendiri untuk kebutuhan Pilkada itu. Salah satunya berkaca dari pelaksanaan Pilkada 2019 lalu Pemda Lobar hanya menggarkan Rp 20 miliar. “ Ini jadi pertimbangan dasar-dasar perhitungan kami dalam berhitung. Tapi insyaallah tidak akan berkurang dari anggaran Pilkada sebelumnya, makanya kami tetapkan kisaran Rp 24-25 miliar,”paparnya.
Lebih lanjut Ilham mengatakan, pihak KPU juga dirasa perlu meluruskan beberapa perhitungan terkait kebutuhan anggaran untuk Pilkada. Seperti salah satunya jumlah kebutuhan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebab sejauh ini syarat terbentukanya TPS masih mengacu kata minimal pemilih bukan pada kata maksimal. Sehingga masih bisa disiasati untuk menekan penambahan TPS yang juga akan menelan anggaran banyak, baik dari penambahan petugas maupun honor dan lainnya.“Jadi begitu bertambah pemilihnya, TPS nya terus ditambah, tidak seperti itu. Kita berpikir maksimalkan diisi di TPS itu, sehingga tidak menambah perhitungan (anggaran), tapi sudah ketemu kok (jumlah TPS-nya) tinggal faktor pengalinya (kebutuhan anggaran),” pungkasnya.
Sebelumnya dalam ekspose, anggaran Pilkada, Bawaslu Lombok Barat menganggarkan sekitar Rp 19 miliar, namun itu masih akan melalui pembahasan.(ami)
