GIRI MENANG-Leletnya lelang pengadaan ratusan paket di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lombok Barat (Lobar) membuat sejumlah kalangan khawatir akan serapan anggaran dan fisik pada APBD 2017. Pasalnya ancaman pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat masih berlaku akibat defisit APBN 2017.
Apabila serapan anggaran dan fisik rendah, kemungkinan itu nanti akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam pemotongan DAU. Apalagi hingga Jumat (31/7), hanya tujuh paket yang sudah ditampilkan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dari tujuh tersebut, hanya satu yang sudah tuntas menggunakan E-Lelang cepat, yakni pengadaan dari PDAM Giri Menang, bukan pengadaan dari Pemkab Lobar yang menggunakan metode E-Lelang biasa. Di mana E-Lelang biasa sendiri membutuhkan waktu minimal sebulan hingga tanda tangan kontrak. Beda dengan E-Lelang cepat yang hanya butuh waktu empat hari.
[postingan number=5 tag=”lelang”]
Wakil Ketua III DPRD Lobar Sulhan Muchlis menyarankan untuk merombak ULP yang dipimpin Kabag Pembangunan Setda Lobar Heri Ramadan tersebut. “Ganti saja dan rombak ULP itu,” tegas Politisi PKB ini kemarin
Penggantian dan perombakan bisa dilakukan saat mutasi eselon III yang rencananya dilakukan usai pelaksanaan HUT Lobar Ke-59 . “Mumpung pasca HUT Lobar ini rencana mutasi eselon III di Lobar,” singkatnya.
Lebih lanjut berkaitan dengan mutasi ini sendiri, ada sumber terpercaya dari eselon III yang mengungkapkan, bahwa isu mutasi saat ini secara tidak langsung mempengaruhi psikologis pekerjaan. Dalam artian kurang bergairah. Sehingga ada yang tidak fokus. Banyak eselon III kata sumber ini yang mengharapkan mutasi secepatnya, agar bisa terfokus pada jabatan baru atau jabatan lama apabila tidak terkena mutasi.
Berkaitan dengan adanya pejabat yang kurang gairah akibat isu mutasi ini, Sulhan mengibaratkan pemerintahan di Lobar layaknya autopilot. “Lombok Barat seperti autopilot pemerintahannya,” tandas Ketua Pemuda Pancasila Lobar ini. (zul)
