GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengungkapkan cerita di balik mutasi 820 pejabat eselon II, III dan IV saat mutasi dilaksanakan Selasa (3/1) lalu. Ia menegaskan bahwa penempatan pejabat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Ia juga mengaku begadang menyusun format mutasi.
Kemarin, ia menjelaskan bahwa sebenarnya mutasi dilaksanakan pada hari Kamis 5 Januari 2017. Namun ada Surat Edaran dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang menerangkan bahwa mutasi harus dilaksanakan tanggal 1 Januari. Kalau 1 Januari libur, diganti tanggal 2 Januari. Kalau tanggal 2 Januari juga masih libur karena cuti bersama, maka mutasi paling telat harus dilaksanakan pada 3 Januari. “Kalau tidak dilakukan pada 3 Januari, maka tunjangan (ASN) pada Januari tidak bisa dibayar,” terangnya.
Dengan waktu yang mepet inipun ia dan Sekda HM. Taufiq menyusun draf mutasi secara maraton. Bahkan ia mengaku begadang sampai subuh untuk menyusun format mutasi. “Bangun langsung siap-siap apel Hari Amal Bhakti Kemenag, karena saya sudah menyanggupi bisa hadir. Setelah itu persiapan mutasi,” ungkapnya.
Fauzan mengaku saat mutasi berlangsung dirinya kurang semangat karena memang kelelahan. “Hampir saya tertidur itu waktu nama-nama dibacakan. Tapi saya disenggol Pak Ketua Pengadilan Agama. Kalau saya tertidur kemudian keluar di koran, kan bahaya,” ungkapnya bercanda.
[postingan number=3 tag=”mutasi”]
Ia mengakui ada pejabat yang salah penempatan, namun ia menegaskan jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Mutasi ini katanya, merupakan mutasi terbaik yang bisa dilakukan di tengah banyaknya jumlah pejabat serta waktu yang mepet.
Dengan adanya sejumlah pejabat yang salah penempatannya lanjut Fauzan, ada kemungkinan digeser. Tetapi yang akan digeser kembali dalam mutasi Februari nanti bukan pejabat eselon II atau setingkat Kepala SKPD, karena sudah sesuai dengan hasil assessment yang ada. “Kalau eselon II itu sudah jauh-jauh selesai kita susun,” terangnya.
Berkaitan dengan kritikan terhadap beberapa nama pejabat eselon II seperti Joko Wiratno di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) serta Ilham di Dinas Pemuda dan Olahraga, diterangkan Fauzan, Joko Wiratno memang merupakan mantan Kepala Dinas UMKM Lobar dan diketahui juga memiliki pengalaman di bidang perindustrian dan perdagangan (perindag). Namun bukan berarti Joko tidak cocok ditempatkan di DPKAD, dan harus ditempatkan di Dinas Perindag. “Pak Joko ini kan mantan dosen akuntansi. Siapa bilang tidak cocok di DPKAD. Itu semua kita lihat,” jelasnya.
Belum lagi kritikan terhadap Ilham yang disebut kurang cocok karena tidak pernah berolahraga. Itu tidak rasional. Karena Ilham sendiri merupakan Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Lobar dan saat kuliah, aktif di pecinta alam, “Jadi kalau mau mengkritik, harus rasional juga lah,” ungkapnya.
Kemudian terhadap kritikan yang mengatakan bahwa mutasi Senin kemarin merupakan pemetaan geopolitik, itu keliru juga kata Fauzan. Bisa dilihat, tidak ada pejabat eselon II yang dari Kecamatan Sekotong dan juga Gunung Sari. Pengisian jabatan kemarin, benar-benar murni hasil assessment, evaluasi kinerja. (zul)
