MATARAM – Penyelesaian konflik Monjok-Karang Taliwang dinilai masih bersifat sementara dan sekadar perdamaian di atas meja dengan membubukan tanda tangan dan pemberian uang santunan kepada korban. Hal ini sangat disayangkan dari kalangan fraksi PKS terkait dengan skema penyelesaian konflik yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Hj Istiningsih menyebutkan, skema penyelesaian konflik jangka panjang belum ada diterapkan Pemkot Mataram. Sehingga konflik berkepjangan terus terjadi. ‘’Kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam terkait dengan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Mataram yakni terjadinya distabilitas di kawasan Monjok dan Karang Taliwang, karena keselamatan dan keamanan masyarakat adalah hal yang paling prinsip yang harus dijamin, sampai sejauh ini terlihat penyelesaian konflik jangka pajang,’’ katanya kepada Radar Lombok, Selasa (10/10).
Selama ini, konflik antar warga Monjok-Karang Taliwang terus terulang. Dengan persoalan yang beragam, dari persoalan anak muda sampai perbatasan dan perkuburan. Hal ini patut menjadi perhartian secara serius agar tidak ada lagi konflik yang memakan korban jiwa. Penyelesaian konflik hanya memanggil para tokoh dari daerah setempat. Setelah itu, membubuhkan tanda tangan dan diberikan uang pembinaan dan biaya perawatan.
               Dikatakan Politisi PKS, konflik dua lingkungan ini menjadikan visi dan tagline Kota Mataram Harmonis Aman Ramah Unggul dan Mandiri (HARUM) menjadi tidak relevan, terus berulangnya kejadian ini menyiratkan kepada bahwa solusi yang dilakukan hanyalah bersifat temporer atau sementara. Oleh sebab itu, fraksi PKS mendorong kepada semua pihak, khususnya Pemerintah Kota Mataram untuk merumuskan dan menghadirkan solusi yang lebih mengakar dan permanen agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. ‘’Karena pembangunan tanpa keamanan dan kondusivitas adalah seperti wayang lalu nasib yang berjudul ‘’Misal’’ membahas, merencanakan dan melaksanakan sesuatu yang bersifat hayalan,’’ ujarnya.
Asisten I Setda Kota Mataram H Lalu Martawang sebelumnya menyebutkan, untuk penyelesaian konflik sudah dilakukan beberapa langkah dari awal dari Pemkot Mataram. Kedua kubu sudah dipanggil dan dilakukan pendalaman. Pengamanan selama ini di dua wilayah masih terjaga bersama TNI/Polri. ‘’Pemkot Mataram sangat serius menyelesaikan konflik kedua lingkungan. Beberapa langkah sudah dilakukan termasuk dengan perdamianan dan islah kedua tokoh lingkungan,’’ katanya.
Warga juga diminta untuk menjaga kondusivitas wilayah secara bersama-sama. Pengawasan secara ketat dilakukan bersama-sama agar warga tidak mudah terporvokasi. Kedua wilayah juga sudah sangat sepakat untuk berdamai dan menyerahkan semua senjata rakitan dan menyerahkan kasus ke proses hukum. (dir)
