Kasus PT GNE dan PT BAL Dinilai Bisa Mengarah Tipikor

Dwi Arie Santo (Ist)

MATARAM — Kasus dugaan pengelolaan sumber daya air (SDA) di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, mendapat sorotan. Salah satunya datang dari Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Dwi Arie Santo.

Menurut Dwi, kasus yang telah menetapkan dua tersangka berinisial SH selaku Direktur PT Gerbang NTB Emas (GNE), dan warga negara asing asal Swiss inisial WJM, selaku Direktur PT Berkat Air Laut (BAL) tersebut, bisa masuk ke ranah tindak pidana korupsi, dan bukan hanya tindak pidana kerusakaan terhadap lingkungan dari aktivitas pengeboran air tanpa izin dari pemerintah.

“Iya, ini sangat memungkinkan sekali (masuk ranah pidana korupsi, red), membuka peluang-peluang tindak pidana yang lain di dalam kasus ini,” kata Dwi, Kamis kemarin (16/5).
Arie menyatakan demikian, setelah melihat dari sejumlah kasus kerusakaan lingkungan yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Seperti kasus dugaan korupsi timah yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), dengan total kerugian Rp 271 triliun.

“Banyak kasus yang sudah terjadi, yang dampak lingkungan itu dihitung sebagai kerugian negara, dan itu sangat memungkinkan sekali,” sebutnya.

Baca Juga :  Abaikan Nasihat Atasan, Zulfaedy Tetap Tilap Pajak Reses DPRD Lotim

Polda NTB sebelumnya menyebutkan kasus yang ditangani tersebut, tidak memiliki kerugian dalam bentuk nominal, dan hanya mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan saja. Menurut Arie, seharusnya Polda NTB tidak hanya melihat persoalan tersebut dari konteks administratif, melainkan menggali lebih dalam soal adanya kerugian negara yang ditimbulkan.
“Tapi ini ada atau tidak kasus (korupsi) di dalamnya, misalkan soal adanya kerugian negara tidak hanya berbicara soal administratifnya saja. Tapi nilai kerugian negara juga dapat dihitung dari dampak lingkungan,” ucapnya.

Untuk menggali lebih dalam kasus yang ditangani agar menemukan persoalan lain di dalamnya, maka penyidik disarankan untuk berdiskusi dengan ahli pidana maupun lingkungan. Baginya, kasus dengan kerusakan lingkungan bisa menimbulkan adanya kerugian negara.
“Kasus serupa (kerusakan lingkungan) sudah ada dan banyak, yang itu arahnya ternyata ada kerugian negara. Itu di luar persoalan administratif,” ujarnya.

Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP I Gede Harimbawa sebelumnya mengatakan, aktivitas pengeboran air di kawasan wisata tersebut tanpa ada izin dari pemerintah. Dan itu dilakukan selama berbulan-bulan, sehingga mengakibatkan adanya kerugian dalam segi lingkungan. Bukan dalam bentuk nominal uang yang bisa mengakibatkan adanya kerugian negara.

Baca Juga :  Jaksa Agendakan Panggil Sejumlah Cabor

“Kalau kerugian negara (kerugian uang) yang menangani Tipikor, bukan kita. Kalau di kita tentang pemanfaatan sumber daya air. Kalau di kita kan tentang pemanfaatan sumber daya air, tentang efek yang ditimbulkan akibat pengeboran air. Itu intinya,” kata Harimbawa.

Dengan itu, kedua tersangka dijerat dengan sangkaan Pasal 70 huruf D junto Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 68 huruf A dan B serta Pasal 69 huruf A dan B UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air junto Pasal 56 ke-2 KUHP.
Berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, dan tinggal pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) yang dilakukan penyidik ke jaksa penuntut.

Diketahui, PT GNE bekerja sama dengan PT BAL dalam penyediaan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno. Namun kerja sama tersebut dihentikan Pemprov NTB pada Desember 2022, lantaran penyediaan air bersih tersebut berasal dari air tanah, yang seharusnya berasal dari hasil penyulingan air laut. (sid)

Komentar Anda