Sanksi Pejabat AM di Tangan Wali Kota

SEMPAT HEBOH : Salah satu debt collector (penagih utang) yang sempat melayangkan whatshap ke Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana terkait dengan mobil dinas. (SUDIRMAN/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Nasib dari salah satu pejabat eselon III Ahmad Muslehudin, Sekertaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram yang sempat heboh menggadaikan mobil dinas (modis) yang disita debt collector (penagih utang kini sudah ditangani tim disiplin kepegawaian.

Terkait dengan sanksi, tergantung keputusan Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana. Tim disipil sedang merampungkan semua kajian dan semua keterangan sanksi serta menyita mobil dinas dan diamankan bagian aset BKD Kota Mataram.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono mengatakan, untuk pengenaan sanksi berdasarkan  PP 94 tahun 2021 pengganti PP 53/2010. Kalau mengacu regulasi sanksinya kategori sedang karena pelanggaran yang dilakukan dampaknya hanya pada instansi bukan nasional. Tetapi apabila dikaitkan dengan statusnya sebagai ASN maka perbuatannya berdampak secara nasional. ‘’Ini sedang dikaji tim disiplin dan dipanggil bersangkutan,’’ ungkapnya kepada Radar Lombok, Kamis (16/5).

Dikatakan Taufik, pihaknya masih tunggu hasil telaahan tim disiplin nanti sebagai bahan pertimbangan wali kota dalam menjatuhkan hukuman disiplin yang pantas. ‘’Tetap keputusan final ada di Pak Wali Kota Mataram selaku pembina kepegawain,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Mohan Ultimatum Tempat Hiburan Jika Nekat Buka

Tim disiplin ASN terdiri dari BKPSDM, Inspektorat, Satpol PP dan Asisten III. Di bawah komando  Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri yang akan melaporkan hasil ke Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.

Di mana diketahui, dalam PP 94 tahun 2021 pengganti PP 53/2010.  PP ini mengatur antara lain mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin, batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum dan hak untuk membela diri melalui upaya administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.

Dalam PP No. 94 tahun 2021 juga tidak lagi mengatur ketentuan disiplin PNS yang diakitkan dengan ranah pidana. Sehingga, bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka akan digunakan pendekatan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur pidana. Salah satu hal yang menonjol dalam perubahan aturan disiplin PP N0. 94 tahun 2021 adalah terkait jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

Baca Juga :  Khotbah Jumat di Seluruh Masjid di Nusa Tenggara Barat Diisi Materi Cegah Stunting

Ada dua jenis hukuman disiplin ini dilakukan perubahan, jenis hukuman disiplin sedang seperti pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen  selama enam bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama sembilan bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen  selama dua belas bulan.

Sedangkan jenis hukuman disiplin berat, seperti penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama dua belas bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama dua belas bulan, sampai paling berat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram  Abd Rachman mengatakan, untuk sanksi sudah jelas. ‘’Bukti pelanggaran sudah ada ini menjadi acuan dari tim disiplin. Ini bentuk sikap dari ketegasan pembinaan kepegawaian yang dinanti, sehingga tidak terulang kembali,’’ katanya. (dir)

Komentar Anda