Komisi I dan IV Sidak RSUD Praya

Komisi I dan IV Sidak RSUD Praya
SIDAK: Anggota komisi I dan IV DPRD Lombok Tengah melakukan sidak ke RSUD Praya kemarin. (SAPARUDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Anggota Komisi I dan IV DPRD Lombok Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Praya, kemarin (4/7).

Lawatan 11 wakil rakyat Gajah Mada ini disambung Direktur RSUD Praya, dr Muzakir Langkir. Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, H Ahmad Supli mengatakan, sidak tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung realisasi sejumlah rancangan program yang sudah diwacanakan sebelumnya. Beberapa program tersebut dibarengi dengan anggaran. Untuk itu, pihaknya selaku lembawa kontrol ingin melihat langsung penggunaan anggaran yang sudah dikucurkan tersebut.

Pihaknya selaku anggota dewan tak hanya ingin menerima laporan saat evaluasi saja. Melainkan harus turun dengan melihat langsung penggunaan anggaran yang sudah diarahkan untuk pembangunan. ‘’Selain sebagai bahan evaluasi, kita ingin melihat langsung pemanfaatan anggaran yang sudah kita sepakati bersama,’’ papar Supli didampingi sejumlah anggota DPRD Lombok Tengah lainnya.

Politisi PKS ini mengaku, dari beberapa program yang sudah direncanakan. Semuanya mengarah kepada peningkatan pelayanan dalam memberikan kenyamanan, baik bagi para pengunjung ataupun bagi para pasien. Hanya saja, lanjut dia, pihaknya masih menemukan ada kekurangan dalam realisasai anggaran tersebut.

Belum sepenuhnya dikerjakan sehingga tidak mencapai 100 persen.  Misalnya saja, tempat penampungan air, papan informasi, perbaikan toilet dan beberapa item pengerjaan yang sudah dianggarkan. “Kalau tidak salah, kita sudah anggarkan Rp 700 juta untuk pemunuhan kebutuhan rumah sakit,” sebutnya.

Baca Juga :  Dewan Sebut Direktur RSUD Pemalas

Selain program yang sudah dilakukan, ada beberapa temuan baru yang harus disegerakan untuk dikerjakan. Misalnya saja adanya pemasangan eskalator atau tangga jalan di tiga gedung baru. Seperti di ruang ICU, ruang bersalin dan nifas dan unit gawat darurat (UGD). “Jadi tiga gedung ini dinilai perlu dipasangkan eskalator, sebab tiga gedung itu bersifat darurat,” ungkapnya.

Selain itu, diperlukan juga ada ruang terbuka hijau untuk para pengunjung. Ketika para pasien sedang diberikan perawatan ada tempat para pengunjung melakukan rekreasi.

Ditimpali Ketua Komisi IV Lalu Supriadi. Dia menyentil minimnya perhatian pihak RSUD terhadap perlengkapan rumah sakit. Sebab beberapa peralatan yang ada seperti kursi tempat duduk pengunjung kurang diperhatikan. Padahal, kerusakan kursi itu tidak terlalu berat dan bisa diperbaiki, namun malah itu dibiarkan berserakan. “Perlengkapan yang rusak sedikit, paling tidak itu diperhatikan. Jangan sedikit-dikit main buang dan ganti,” sentilnya.

Direktur RSUD Praya dr Muzakkir Langkir menanggapi sejumlah pertanyaan anggota DPRD Lombok Tengah. Terkait sejumlah proyek yang belum dilaksanakan, masih memiliki beberapa kendala teknis. Seperti pengadaan penampungan air, sumur bor, dan sejenisnya belum bisa dilakukan. Karena paket proyek itu belum ditender ULP. “Bagaimana kita bisa lakukan, proyek itu masih di ULP belum ditender,” jelasnya.

Baca Juga :  RSUD Tanjung Gelar Workshop SKP

Begitu juga dengan papan nama, sambung Langkir, pihaknya tidak memakai nama kamar tapi memakai angka. Sehingga nomor yang sudah digunakan tidak diganti sampai sekarang ini. ‘’Kalau untuk papan nama, kita pakai nomor di setiap kamar,’’ katanya.

Ditambahkan mantan kepala puskesmas Praya ini, pihaknya sangat setuju dengan wacana pembangunan eskalator di tiga gedung baru. Hal ini mengingat pelayanan dalam gedung tersebut nantinya harus ekstra. Sehingga membutuhkan eskalator untuk meningkatkan pelayanan.

Begitu juga dengan rencana pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), sambung Langkir, pihaknya juga sangat setuju. Sebab, selama ini para pengunjung sering kali menumpuk di teras depan dan membuat pelayanan terganggu. Terutama ketika petugas memindahkan pasien ke ruang lain.  “Wacana dibangunkan tangga jalan dan RTH, kita sambut baik,” tutupnya. (cr-ap)

Komentar Anda