MATARAM – Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin mengaku sangat prihatin terhadap maraknya praktek prostitusi di NTB.
Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh bupati/wali kota untuk segera menutup tempat-tempat yang sering digunakan sebagai ajang prostitusi. Menurut Wagub, prostitusi merupakan penyakit sosial yang harus diberantas sampai tuntas. Terlebih lagi di Provinsi NTB, yang mayoritas masyakakatnya beragama Islam. "Kan kita sedang berikhtiar menjadi daerah wisata halal, prostitusi harus ditutup dan diberantas," tegasnya saat ditanya Radar Lombok, Senin kemarin (20/6).
Terhadap maraknya prostitusi akibat dari pesatnya perkembangan pariwisata, Wagub tidak membantah hal itu. Ia menyadari salah satu dampak negatif pariwisata adalah mudahnya berkembang prostitusi. Dikatakan, wisatawan yang datang ke NTB tujuan utamanya untuk menikmati keindahan alam yang ada. Di sisi lain, akses untuk melakukan praktek-praktek prostitusi menjadi terbuka lebar. "Disinilah peran kita, saya minta bupati/wali kota harus mampu membendung ekses itu," katanya.
Ia mengingatkan kepada siapapun dan pihak manapaun, bahwa di NTB tidak ada ruang untuk menumbuhkan prostitusi. NTB tidak boleh disamakan dengan daerah-daerah lainnya yang menjajakan kemolekan tubuh wanita sebagai salah satu daya tarik wisatawan.
Lebih lanjut disampaikan, melihat fenomena yang berkembang saat ini, harus ada upaya pemaksaan dilakukan. Pemaksaan disini maksudnya, menutup peluang-peluang prostitusi dan memberikan sanksi keras terhadap pelakunya. "Kepala daerah harus tegas, kan ada Pol-PP. Tutup sekarang juga tempat-tempat hiburan atau hotel yang menyediakan gadis-gadis," pintanya.
Pengawasan terhadap hotel, Spa dan tempat hiburan harus ditingkatkan lagi. Pemerintah daerah bisa membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa mengidentifikasi tempat-tempat prostitusi. "Peran masyarakat juga penting, kalau tahu ada yang begituan seharusnya segera dilaporkan," kata Wagub.
Amin tidak menampik, apabila selama ini banyak lokasi-lokasi prostitusi yang masih lestari. Disinilah peran semua pihak, tidak hanya pemerintah. Kepedulian masyarakat sekitar menjadi salah satu kunci membatasi perkembangan prostitusi.
Sementara itu, peneliti dari End Child Prostitution, Child Pornografhy and Traficking Of Children For Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia, Samsul mengatakan prostitusi sudah selayaknya dihilangkan. Terlebih lagi ada yang melibatkan oknum pelajar SMP dan SMA.
Terkait hasil penelitian ECPAT tentang adanya temuan kampung prostitusi, Samsul mengaku pihaknya belum mendapat surat keberatan dari Pemerintah Provinsi NTB. "Tidak ada surat keberatan, memang sih dari Kesbangpoldagri dan BPPD Provinsi NTB sudah nelpon dan kirim email, tapi mereka hanya minta klarifikasi saja terhadap laporan hasil penelitian," ungkapnya. (zwr)
