MATARAM – Rencana pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, pertalite dan pertamax bakal berdampak terhadap daya beli masyarakat semakin anjlok. Bahkan, bisa berdampak pada kenaikan harga bahan pokok strategis dan ujungnya penduduk miskin bakal semakin bertambah.
Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram (Uram) Dr Firmasyah menilai kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM berdampak pada kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Terlebih lagi, sekarang ini di tengah himpitan ekonomi masyarakat yang semakin lesu. Pasalnya, dengan adanya kenaikan harga BBM, maka komoditi barang pokok akan ikut naik. Alhasil, bisa merongrong pendapatan masyarakat kelas menengah. Sebab kualitas pembelanjaan mereka akan berkurang, akibat keuangan mereka difokuskan kearah pembelian barang kebutuhan pokok.
“Karena namanya kebutuhan pokok wajib dibelanjakan. Logikanya naik atau tidaknya harus dibeli karena namanya kebutuhan pokok. Konsekuensinya akan mengurangi pembelanjaan yang lain. Padahal pembelanjaan yang lain ini bisa menghidupkan ekonomi rakyat, terutama UMKM secara tidak langsung,” kata Dr Firmasyah kepada Radar Lombok, Jumat (22/4).
Menurutnya akan ada pembelanjaan yang banyak ditunda atau bahkan sama sekali tidak dibelanjakan akibat dari kenaikan harga kebutuhan pokok ini, sehingga masyarakat diharuskan jeli dalam berbelanja untuk kestabilan keuangan mereka kedepan. Adapun masyarakat tidak punya jalan lain, selain merasionalisasikan pembelanjaan. Dampak dari rasional pemebelanjaan itu tentu akan berdampak pada sektor ril, seperti berdampak kepada para pelaku UMKM.
“Sebab yang namanya kebutuhan pokok seperti BBM dan bahan dapur merupakan belanjaan yang tidak bisa ditunda. Berbeda dengan kebutuhan sekunder yang tidak wajib dibeli. Dengan demikian ada berapa kelompok usaha yang terganggu akibat pola perilaku yang baru akibat kenaikan barang pokok ini,” jelasnya.
Ia menilai banyaknya kenaikan komoditi bahan pokok ini, oleh pemerintah demi menjaga kestabilan anggaran negara. Karena produk ini bersifat subsidi, kemudian dikurangi subsidinya sehingga berdampak pada kenaikan harga. Sehingga oleh pemerintah diharapkan belanja mereka tidak terlalu banyak disektor BBM, lisrtik dan minyak goreng dan lainnya. Karena masyarakat diasumsikan mampu membeli secara mandiri tanpa subsidi. Tapi pada kenyataannya bahwa pandemi ini belum berlalu, sehingga aktivitas ekonomi juga belum stabil. Sehingga jika ditekan dengan kenaikan harga ini dikhawatirkan dapat meningkatkan kemiskinan, pengangguran, karena terjadi PHK.
Dikatakan, kalaupun Pemerintah ingin menaikkan harga BBM jangan secara massif, tapi harus diukur dan dipertimbangkan. Caranya dengan melihat kondisi mikro maupun makro ekonomi yang berkembang. Pasalnya, ekonomi masyarakat saat ini belum pulih seutuhnya, masih tahap recovery akibat pandemic Covid-19. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah baiknya memberikan insentif, karena harga ini bisa disebut disinsentif. Terlebih geliat ekonomi masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam bertransaksi akan tinggi jika harga kebutuhan pokok rendah. Menyusul rendahnya pajak hingga harga BBM. Namun demikian konsekuensinya anggaran yang masuk ke APBN berkurang, sehingga disaarankan agar Pemerintah dalam memilih kebijakan yang ideal dan seimbang. Walau mungkin APBN sedikit terpuruk karena pendapatan dari pajak tidak mencukupi.
Kalaupun ingin menaikkan butuh tahapan yang ideal dengan melihat ada kelonggaran. Apalagi pemeberian BLT tidak terlalu efektif untuk jangka menengah dan panjang. Karena itu juga bisa menggagu stabilitas APBN, sementara dunia usaha tidak terkreasi dengan cepat. Maka kedepan disarankan agar pemerintah lebi fokus membuat industri baru, mendatangkan investor baru.
“Pemerintah selalu menjadi sandaran itu dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Itu BLT sipatnya sementara, hanya mampu menyanggah kebutuhan jangka pendek,” tutupnya. (cr-rat)
