Kemenhub Diharapkan Segera Operasikan Bandara

Ilustrasi Bandara

TALIWANG –  Rencana Pemerintah Daerah  (Pemda) Sumbawa Barat segera memanfaatkan bandara Sekongkang masih terbentur sejumlah persoalan. Salah satunya, proses penyerahan hibah bandara dari Pemda KSB ke Kementerian Perhubungan sampai saat ini masih dalam proses.

Kepala Dinas Perhubungan H. Masyhur Yusuf kepada wartawan di gedung Graha Fitra kemarin mengatakan,  sejak beberapa bulan terakhir ini Pemda Sumbawa  Barat terus berupaya mempercepat proses hibah  bandara Sekongkang ke Kemenhub.   Bahkan pihak kementerian telah dua kali melakukan evaluasi dan survey lapangan terkait keberadaan sarana dan prasana pendukung bandara.

Meski belum ada kepastian, H. Masyhur mengakui, berdasarkan informasio yang diterima dari Kemenhub, secara keseluruhan  bandara sekongkang sudah layak dioperasikan. Sebab katanya, sarana pendukung seperti runway, saat ini sudah memenuhi syarat untuk pendaratan. Selain itu  ruang kedatangan dan keberangkatan telah dibangun, termasuk kantor dan gudang. ‘’Yang belum ada itu hanya rumah dinas saja. Selebihnya, sudah bisa kita penuhi,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Rapat Perubahan Nama Bandara Digelar Hari Ini

[postingan number=3 tag=”pemda”]

Kendati demikian, pemerintah juga tidak menampik sampai saat ini masih banyak fasilitas pendukung lain yang harus dibangun di tempat itu. Diharapkan, kekurangan tersebut bisa dibangun Kemenhub. ‘’Untuk sarana dan prasana yang dianggap masih kurang, ya kami minta bisa dibangun Kemenhub,’’ harapnya.

Bagaimana dengan kesiapan dokumen hibah? Secara keseluruhan dokumen terkait bandara Sekongkang, sepenuhnya telah diserahkan  ke Kemenhub beberapa waktu. Saat ini, Pemda KSB tinggal  melengkapi  sejumlah item dokumen hasil verifikasi akhir yang dianggap masih kurang. ‘’Kalaupun kita diminta melengkapi dokumen yan dianggap masih kurang itu, ya kita siap. Sepanjang bandara tersebut ada kepastian untuk segera dioperasikan,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Pergantian Nama Bandara Dianggap Kental Muatan Politik

Khusus dokumen terkait Rencana Induk Pembangunan (RIP) dan Fasility Study (FS) bandara diakuinya tidak dipegang pemerintah. Pasalnya, bandara tersebut sebelumnya dibeli pemerintah dari pihak swasta. ‘’Kita jelaskan semua kronologis terkait bandara ini. Mudah-mudahan kita berharap Kemenhub tidak mempersoalkannya,’’ tambahnya. (is)

Komentar Anda