PRAYA – Polemik pergantian bandara Lombok Internasional Airport (LIA) menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid (ZAM) sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 1421 tahun 2018 terus berlanjut. Setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan petisi oleh Pemda Lombok Tengah. Kini, sejumlah tokoh masyarakat juga angkat bicara.
BACA JUGA: Nama Baru Bandara Tuai Pro dan Kontra
Wali Paer Tengak Masyarakat Adat Sasak (MAS) Lombok Tengah, H Lalu Moh Syamsir, misalnya. Ia menegaskan, pergantian nama Bandara Lombok menjadi Zainuddin Abdul Majid itu dianggap tidak beradab. Hal itu disampaikan, karena pergantian yang dilakukan itu tanpa adanya koordinasi. Kesannya tiba-tiba tanpa melibatkan semua pihak, terutama warga Lombok Tengah. “Terkait dengan pergantian nama bandara, saya sebagai wakil wali Paer Tengak MAS Lombok Tengah, perlu menegaskan bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah diundang dalam pembahasan nama bandara tersebut. Makanya, kami menganggap bahwa hal ini sangat kental unsur kepentingan politiknya,” ungkap H Lalu Moh Syamsir di kediamannya, Minggu (9/9).
Mantan anggota DPRD Provinsi NTB ini juga sangat heran dengan perubahan nama bandara secara mendadak. Apa yang dilakukan MAS itu pasti melalui musyawarah bersama semua perwalian MAS se-NTB. Sehingga, kalau ada perubahan nama bandara itu seharusnya dibahas semua pihak. Termasuk pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat lainnya yang selama ini juga berjuang untuk keberadaan bandara itu. “Untuk itu, kedepan semua perwakilan MAS NTB akan segera menyikapi persoalan ini. Sehingga kita berharap masyarakat jagan cepat emosi dalam menyikapi persoalan ini. Sebenarnya, nama Bandara Lombok ini memang sangat tepat, dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh disampaikan, jika memang sebagian besar nama bandara di daerah lain itu menggunakan nama pahlawan. Namun, dalam hal perubahan nama itu harus melalui proses. Sehingga wajar pemerintah daerah maupun masyarakat Lombok Tengah marah dan kecewa atas pergantian nama itu. Mereka tidak dilibatkan sehingga terkesan tidak dihargai. “Makanya saya curiga perubahan nama bandara ini unsur politiknya besar dan kita harus jujur, jangan semua mau dipolitisir. Boleh kalau TGB yang disalahkan. Namun jangan kita salahkan nama TGH Maulana Syekh TGKH M Zaenuddin Abdul Madjid,” katanya.
Penyesalan sama juga diungkapkan tokoh masyarakat Lombok Tengah, H Lalu Moh Putria. Terutama soal pernyataan Sekda NTB H Rosyadi Sayuti yang menyampaikan, telah melakukan komunikasi dengan dirinya sebelum bulan puasa terkait perubahan nama bandara itu tidak benar adanya. Bahkan, ia meminta agar Sekda NTB tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak memiliki dasar. Putria sendiri mengaku sampai dengan saat ini tidak pernah merasa diundang oleh Sekda seperti dalam pemberitaan sebelumnya. “Pernyataan beliau (Rosyadi, red) bahwa saya pernah hadir pada sekitar bulan Juni, itu tidak benar. Dan ini bisa saya buktikan bahwa saya hanya pernah komunikasi sama beliau dulu sekitar bulan September 2013 ketika ada rencana pengusulan,” ungkapnya saat dihubungi Radar Lombok.
Tokoh yang beken dijuluki Raja Siledendeng ini mengaku, masih menyimpan pesan singkat atau SMS Sekda NTB. Dimana memang pihaknya menyampaikan tiga hal yakni semenjak tahun 2013 ketika diresmikan bandara maka masuk sembilan usulan nama. Seperti Dongak Langit, Raden Melas, Datu Tuan, Datu Siladendeng, Mandalika dan lainnya. ‘’Waktu itu belum ada usulan nama ZAM pada 2013 itu,” tegasnya.
