MATARAM – Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham NTB menghadiri kegiatan pembukaan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan barang milik negara Kemenkumham Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah di Mercure Hotels Convention Center Ancol Jakarta, Senin (29/1/2024).
Kegiatan dibuka langsung Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto.
Tim dari Kanwil Kemenkumham NTB hadir dalam kegiatan tersebut dipimpin Kabag Umum, Asri, dan Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN Ricky Aditya Supratman. Perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham dari seluruh Indonesia hadir dalam acara ini.
Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Anna Ernita mengatakan, kegiatan ini diselenggarkan untuk meningkatkan keandalan tata kelola keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM dengan mewujudkan Laporan Keuangan dan BMN Kantor Wilayah yang akurat, transparan, dan akuntabel. “Selain itu, mendukung upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023,” ujar Anna.
Kegiatan yang diselenggarakan dari tanggal 29 Januari hingga 2 Februari 2024 ini, lanjut Anna, berisi kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Laporan Keuangan dan BMN Tingkat Kantor Wilayah untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Selain itu, untuk melakukan pemantauan progres perekaman dokumen dan penyajian transaksi tahun 2023 serta progres penyusunan laporan keuangan Kantor Wilayah.
“Kegiatan ini juga untuk memastikan pencatatan dan penyajian transaksi sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan melakukan mitigasi risiko kesalahan pencatatan pada Laporan Keuangan dan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah beserta solusi penyelesaiannya,” terangnya.
Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan selalu mendorong jajaran untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun laporan keuangan.”Terapkan SOP untuk mewujudkan laporan keuangan yang andal,” ujar Parlindungan.
Menkumham Yasonna H Laoly dalam sejumlah kesempatan meminta seluruh jajaran untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan BMN”Laksanakan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, serta lakukan koordinasi aktif dalam penyampaian data dan informasi dengan tim pemeriksa BPK RI,” pungkas Yasonna. (rl/kemenkumhamntb/*)
