GIRI MENANG – Polemik isu pergantian H Lalu Gita Ariadi sebagai Sekda NTB yang mengemuka belakangan ini mendapat perhatian serius dari para tokoh senior Sasak Lombok.
Para tokoh Sasak Lombok ini merasa perlu tampil dengan adanya isu mengganti HL Gita Ariadi sebagai Sekda, di tengah persiapan event internasional, dan juga jabatannya yang baru memasuki usia dua tahun.
Puluhan tokoh Sasak, Minggu (6/2) berkumpul di kediaman mantan Bupati Lombok Barat Lalu Aggrat di Gerung. Bahkan, sejumlah tokoh Sasak turut hadir, yakni H Lalu Azhar, H Lalu Serinata, H Lalu Sajim Sastrawan, H Lalu Putria, H Lalu Anggawa Nuraksi, Lalu Tajir Syahroni, Lalu Sanusi dan sejumlah tokoh Sasak dari Lombok Timur, Kota Mataram, dan Lombok Tengah serta Lombok Utara.
Para tokoh Sasak ini menyesalkan kegaduhan isu pergantian Sekda NTB yang mengemuka ke publik, di tengah persiapan menghadapi sejumlah event internasional, seperti MotoGP dan sejumlah event internasional lainnya.
H Lalu Azhar menilai wacana pergantian Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi semestinya tidak mengemuka ke publik, sehingga membuat kegaduhan di tengah NTB yang sedang bersiap menjadi tuan rumah event internasional MotoGP. “Gita baru dua tahun menjabat Sekda NTB. Ada ketentuannya pergantian Sekda itu. Karena karir yang menjadi dasar dalam pengangkatan Sekda ini. Gita juga belum setengah masanya. Karena itu, kita perkuat apa yang menjadi kesepakatan untuk disampaikan kepada DPRD NTB terkait persoalan ini,” tegas Lalu Azhar.
Hal serupa disampaikan sesepuh Sasak H Lalu Serinata yang juga mantan Gubernur NTB periode 2003–2008. Lalu Serinata mengatakan isu pergantian H Lalu Gita Ariadi sebagai Sekda NTB yang baru menjabat dua tahun dan mengemuka di ruang publik tidak semestinya terjadi. Semestinya, dipertimbangan keberadaan mayoritas penduduk Lombok di Provinsi NTB ini. Terlebih lagi, pergantian sekda NTB ini justeru mencuat di ruang publik yang menyebabkan kegaduhan. “Kita sebenarnya sudah melepaskan ego-ego, karena pemilihan secara demokrasi. Tapi kalau melihat ini, maka membuat kita sebagai orang Sasak minta keadilan,” tegasnya.
Lalu Serinata juga menilai proses demokrasi pada Pilgub NTB tahun 2018, pemenang hanya mengantongi 30 persen. Artinya, ada 70 persen penduduk NTB tidak memilih yang menjadi pemenang ini. Terlebih lagi, mayoritas jumlah pemilik suara ada Suku Sasak Lombok yang artinya semestinya mendapatkan porsi perhatian dari Gubernur, baik itu di posisi birokrasi dan juga alokasi anggaran. “Saya kepingin mendengarkan informasi, agar jangan kita ini disepelekan sama orang lain. Berapa banyak orang Sasak di pemerintah sekarang ini, dan gimana kualitasnya. Kemarin itu, kita ini terlalu mudah untuk dijual-jual. Kita minta secara keadilan,” ucapnya.
Tokoh Sasak lainnya, Lalu Sajim Sastrawan menyatakan isu pergantian Sekda yang beredar di ruang publik sekarang ini sangat tidak tepat,di saat sekarang ini.
Pertama, NTB sekarang ini sedang ketempatan sebagai pelaksana even dunia MotoGP, dan ini membutuhkan semangat, integritas, dedikasi, akuntabilitas dari semua stakeholder penyelenggara di pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, karena tinggal menghitung hari.
Maka kondusivitas daerah harus terjaga dengan baik oleh semua komponen. “Jadi kurang patut ini di tengah-tengah kita berbenah untuk keamanan daerah, justru membuat daerah menjadi resah,” kata Lalu Sajim.
Kemudian yang kedua, lanjut Lalu Sajim, masyarakat sudah paham pergantian pejabat di daerah adalah kewenangan kèpala daerah sebagai PPK (pejabat pembina kepegawaian). Semestinya lakukan saja evaluasi dulu, tidak perlu di-blow up kesana kemari. “Nah ini belum apa-apa justru berkembang isu pergantiannya, ini yang kurang bijak,” sesal Lalu Sajim.
Kemudian yang ketiga, ujar Lalu Sajim, kalau benar, sudah pasti ini terkait dengan politik kekuasaan, target Pemilukada serentak 2024. Siapapun tahu jika gubernur/wagub ini masa jabatannya berakhir pada tahun 2023. Nah ini persoalannya, jika gubernur/wagub mau nyalon lagi, maka penjabat gubernur sangat berperan saat itu. Patut diduga jika Lalu Gita ini sebagai penjabat diduga akan sulit diajak kompromi. Padahal, Sekda Lalu Gita belum tentu diangkat sebagai penjabat gubernur pada tahun 2023.
Oleh sebab itu, lanjut Lalu Sajim, yang harus dilakukan oleh gubernur adalah, silakan bersama wagub, dan Sekda duduk bersama untuk saling memperbaiki diri dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian gubernur mengembalikan apa yang seharusnya menjadi kewenangan Sekda sebagai Ketua TAPD dan sebagai Ketua Baperjakat dikembalikan, tentu dengan kontrol gubernur sebagai atasannya. “Saling mempercaya, jangan kedepankan kecurigaan dan lainnya, sehingga banyak orang yangg dirugikan,” ucapnya.
Tokoh Sasak asal Lombok Tengah H Lalu Putria menilai rencana wacana mengganti HL Gita Ariadi sebagai Sekda NTB di tengah persiapan event internasional ini telah membuat masyarakat Sasak tersinggung. Bahkan, isu pergantian sekda ini telah membangkitkan semangat kebersamaan masyarakat Sasak yang selama ini diam. “Isu pergantian Sekda ini membangkitkan semangat warga Sasak Lombok. Kalau benar ini harus dilawan, jangan kita diamkan saja,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB Prof H Masnun meminta Gubernur NTB menjaga kondusivitas daerah di tengah persiapan pelaksanaan event internasional di NTB, seperti MotoGP, MXGP dan event internasioal lainnya. “Kita minta tetap terjaga kondusitivitas daerah. Karena ada beberapa event internasional di daerah kita ini. Jangan sampai ini mempengaruhi kesiapan, karena isu ini membuat orang tidak bisa fokus kerja,” kata Prof Masnun yang juga Rektor UIN Mataram ini.
Menurut Prof Masnun, semestinya Gubernur jika melakukan evaluasi kinerja Sekda dan kepala dinas, tidak perlu diumbar keluar, karena bisa menimbulkan kegaduhan. Seharusnya, evaluasi kinerja itu, ada ukuran obyektif, dan itu masih wajar, tentu dengan menggunakan parameter yang jelas, bukan karena unsur tidak suka dan suka (like and dislike). Selain itu, pemerintah pusat juga tetap memantau dan melakukan evaluasi, tidak disampaikan ke publik. “Semestinya gubernur itu bicara di internal, bukan tataran politik. Jangan karena like and dislike. Kalau like and dislike itu bisa membulkan tidak objektif. Karena menyampaikan terbuka begitu di publik itu bisa membuat kinerja gaduh dan mempengaruhi psikologi,” ucapnya.
Prof Masnun mendorong Pemprov NTB sekarang ini mestinya fokus mensukseskan event internasional yang banyak kedepan ini. seperti event MotoGP, MXGP dan lainnya, sehingga semua bisa fokus bekerja untuk mensukseskan event internasional tersebut. “Silakan duduk dan bicara jangan membuat gaduh. Fokus persiapan jelang MotoGP dan banyak event internasional lainnya. Itu yang mesti difokuskan untuk disukseskan, jangan membuat gaduh,” pungkasnya.
Di lain tempat, Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Sirajuddin justeru menilai wacana pergantian Sekda Gita sesuatu yang wajar dan lumrah. Adanya pergantian ini harus dipandang secara profesional. Tidak kemudian dipandang secara subjektif semata. ‘’Kalau kinerjanya bagus tidak masalah diteruskan. Tapi kalau memang kinerjanya selama ini tidak mendukung apa yang menjadi persoalan daerah, maka harus kembali kepada profesionalisme kinerja selaku ASN,’’ katanya.
Sirajuddin melihat adanya wacana pergantian ini bukan sesuatu hal naïf. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi tata kelola pemerintah dan tata kelola keuangan beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan.
Masalah ini tidak dapat diharapkan mampu menghadapi berbagai persoalan yang terjadi saat ini. Sehingga isu pergantian Sekda dinilai bagian dari untuk merapikan struktur birokrasi di tubuh Pemprov NTB. “Sekarang ini pemprov membutuhkan tangan-tangan dingin yang punya potensi untuk bisa mengembalikan kondisi fiskal yang sudah kolep ini. Jadi wajar dan lumrah adanya isu pergatian Sekda itu,” tandasnya. (luk/sal)
