GIRI MENANG-Kabar tidak sedap datang dari Bulog. Jatah beras miskin (Raskin) atau yang kini disebut beras pra sejahtera (Rastra) untuk Lombok Barat berkurang drastis pada 2017 dibandingkan 2016. Totalnya berkurang hampir 700 ton, angka pastinya 692,46 ton.
Data ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Lobar drg. Made Ambaryati yang ditemui di kantornya kemarin usai ia menghadiri pertemuan dengan Bulog, Kades dan Kadus se-Lobar di Wisma Nusantara, Kamis (20/4). “Jadi per bulannya itu pengurangannya 57.705 kg (setahun 692.460 kg/692,46 ton). Dikalikan saja itu 12 bulan,” ungkap mantan Direktur RSUD Patut Patuh Patju ini.
Akan tetapi kendati secara keseluruhan terjadi pengurangan, justru ada tiga kecamatan bertambah jatah berasnya yakni Kecamatan Sekotong, Kuripan dan Gunung Sari. Sementara Kecamatan Lembar, Gerung, Kediri, Labuapi, Batulayar, Lingsar dan Narmada berkurang. Secara keseluruhan pagu Rastra Lobar pada 2016 per bulan 1.062.645 kg. Sementara pagu Rastra Lobar pada tahun 2017 per bulan hanya 1.004.940 kg. Berkurang 57.705 kg per bulan atau 692.460 kg/692,46 ton setahun.
Berikut perbandingan pagu 2016 dan 2017 perbulannya: Kecamatan Sekotong pagu 2016 sebesar 143.190 kg, pagu 2017 sebesar 149.880 kg; Kuripan pagu 2016 sebesar 72.135 kg, pagu 2017 sebesar 73.320 kg; Gunung Sari pagu 2016 sebesar 111.165 kg, pagu 2017 sebesar 114.915 kg. Sementara Kecamatan Lembar pagu 2016 sebesar 110.520 kg, pagu 2017 sebesar 103.095 kg; Gerung pagu 2016 sebesar 138.930 kg, pagu 2017 sebesar 126.045 kg; Kediri pagu 2016 sebesar 96.495 kg, pagu 2017 sebesar 95.775 kg; Labuapi pagu 2016 sebesar 95.955 kg, pagu 2017 sebesar 87.105 kg; Batulayar pagu 2016 sebesar 63.555 kg, pagu 2017 sebesar 48.540 kg; Lingsar pagu 2016 sebesar 116.355 kg, pagu 2017 sebesar 95.715 kg; dan Narmada pagu 2016 sebesar 114.345 kg, pagu 2017 sebesar 110.550 kg.
Dijelaskan Ambaryati, berkurangnya jumlah beras yang diterima, didasarkan pada pengurangan data penerima. Data penerima ini sendiri didasarkan pada data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara BPS sendiri pada pertemuan kemarin lanjutnya, mengaku mendapatkan data tersebut berdasarkan verifikasi terbaru yang disahkan pejabat desa terkait.
Seperti diketahui lanjutnya, saat dipaparkan data tersebut, banyak Kades dan Kadus melakukan protes. Namun lagi-lagi ditegaskannya, data ini bukan dari Dinas Sosial Lobar melainkan BPS. Adapun sejumlah Kades, Kadus yang melakukan protes ini dikarenakan banyak yang baru yang tidak mengetahui bahwa dulu sempat dilakukan verifikasi lagi oleh BPS.
Data pagu beras Rastra untuk Lobar pada 2017 ini sudah final dari Bulog. Artinya tidak dapat diubah lagi. Sejumlah Kades dan Kadus sendiri meminta agar pengurangan beras ini ditanggulangi oleh Pemkab Lobar dengan menganggarkan di APBD Perubahan. Dikarenakan rentan terjadi gejolak di lapangan akibat pengurangan. “Tentu berat kalau kita yang tanggulangi, tetapi nanti akan coba saya laporkan ke pimpinan,” jelasnya.
Selanjutnya, data penerima sendiri sudah by name by address. Datanya sudah diserahkan ke masing-masing pejabat desa yang hadir kemarin. Diharapkan beras sebesar 15 kg per KK per bulannya yang dibagikan setiap triwulan, bisa tepat sasaran. Artinya tidak dibagi-bagikan lagi. Dikarenakan bulog sendiri sudah menghitung, bahwa 15 kg beras tersebut, sesuai dengan kebutuhan 2.100 kalori. “Jadi nanti per kg beras ditebus Rp 1.600,-. Kalau berasnya dianggap berkualitas buruk, bisa dikembalikan ke bulog. Nanti akan diganti,” terangnya.
Untuk beras Rastra pada 2017 sudah mulai disalurkan. Dari Informasi Bulog, penyaluran dimulai di Batulayar. Bulog sendiri ingin mempercepat penyaluran, karena beras di gudang sudah penuh dan harus segera disalurkan. Selanjutnya kata Ambaryati, metode pembagian beras Rastra berubah pada 2018. Nantinya akan menggunakan kartu kombo berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dilengkapi cip. KKS ini nantinya bisa dipergunakan untuk menebus beras Rastra, membeli gas bersubsidi, pupuk bersubsidi dan mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). “Data untuk Kartu Kombo KKS ini sedang kita kumpulkan dan ada sejumlah desa di tiga kecamatan yang belum mengumpulkan. Saya harapkan segera, karena datanya akan saya bawa ke Kementerian Sosial,” jelasnya.
Data yang dimaksud adalah data verifikasi dan validasi berkaitan dengan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2016. “Jadi kita sudah berikan data untuk diverifikasi dan divalidasi. Tetapi ada sejumlah desa di tiga kecamatan yang belum mengembalikan. Ini kita tunggu, dan tadi sudah saya sampaikan,” terangnya.
Berikut desa yang belum mengumpulkan data verifikasi dan validasi data kemiskinan dan PMKS 2016: Di Kecamatan Narmada, Desa Selat, Pakuan, Dasan Tereng, Sembung. Kecamatan Kediri, Desa Banyu Mulek, Lelede, Montong Are, Gelogor, Kediri Selatan. Kecamatan Gerung, Kelurahan Gerung Utara, Kelurahan Dasan Geres, Beleka, Banyu Urip, Taman Ayu dan Mesanggok. “Informasinya banyak yang belum mengumpulkan data, karena banyak warga yang belum memiliki NIK, E-KTP,” tandasnya. (zul)
