BIMA – Potensi yang dimiliki Kecamatan Tambora, dilirik banyak kalangan. Mulai dari hasil alamnya, hingga potensi pariwisata yang layak dipromosi. Sayang, infrastruktur jembatan dan jalan di Kecamatan ini tidak mendukung. Banyak jembatan yang putus dan jalan yang rusak.
Salah satunya jalan dan jembatan saat memasuki Desa Boro Kecamatan Sanggar. Hingga terus menuju Desa Piong, jalan menanjak dan rusak parah harus dilalui warga kedua desa setiap harinya. Ada beberapa kilometer yang terlihat baik, itu pun seperti bonus bagi pengendara. “Kalau sudah masuk wilayah Kabupaten Bima pasti jalannya mulai rusak,” ujar Juanda, warga Kota Bima yang hendak menuju Desa Kawinda To’i Kecamatan Tambora, Sabtu (30/9).
Memasuki wilayah Kecamatan Tambora, pengendara akan menemui tiga jembatan yang kondisinya sudah terputus. Pengendara harus menempuh jalur alternatif yang dibuka di samping jembatan putus tersebut. Jika musim hujan, praktis jalan tersebut berlumpur dan berisiko tidak bisa dilewati.
Tidak hanya jembatan, jalan raya penghubung antar desa di Kecamatan Tambora pun bak kisah cinta ABG yang selalu putus nyambung. Meski usia Kabupaten Bima sudah tua, tapi hingga saat ini belum ada perubahan yang signifikan pada infrastruktur jalannya. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, yang kini jalur menuju Tambora mulus dengan aspal hotmix.
Dimintai tanggapannya, anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil I, H Mustahid H Kako mengakui kondisi jembatan dan jalan raya di Tambora yang rusak berat. Tapi putra Donggo ini mengatakan, jika jembatan dan jalan tersebut berada di bawah kewenangan provinsi. “Itu jalur provinsi, termasuk jembatannya menjadi kewenangan pemerintah tingkat satu,” ujar kader PKB ini.
Diungkapkannya, periode sebelumnya sempat ada komitmen pemerintah pusat untuk menangani langsung kawasan Tambora oleh delapan kementerian sekaligus. Namun hingga saat ini, rencana tersebut belum terdengar lagi kelanjutannya.
Mustahid menegaskan, pemerintah daerah harus mampu melakukan pendekatan dan lobi. Ia berharap, Bupati Bima lebih agresif melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB agar kondisi Tambora di wilayah Kabupaten Bima bisa maju.
Sebagai legislatif pun lanjut Mustahid, mereka terus berkoordinasi dengan struktur DPRD Provinsi NTB. Seperti yang pernah dilakukan untuk Jalan Sampungu. (tin)
