DOMPU—Usulan status Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT) menjadi Geopark Nasional, telah diserahkan Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Bappeda NTB kepada Pemerintah Pusat, atau Komite Unesco untuk Geopark Nasional, beberapa waktu lalu.
“Sekarang kita tinggal menunggu saja keputusan dari pemerintah pusat,” kata Kepala Bappeda NTB, Ridwan Syah, dalam Seminar Tambora Menuju Geopark Nasional, yang berlangsung di Padang Savana Doro Ncanga, Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Senin kemarin (10/4).
Menurut Ridwan Syah, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh masyarakat, khususnya warga lingkar Gunung Tambora, dengan disandangnya status Geopark Tambora. “Fungsi geopark sendiri, selain sebagai konservasi (pelestarian taman bumi), dan edukasi (pendidikan dan penelitian), juga akan bermanfaat untuk masyarakat secara ekonomi,” ujarnya.
[postingan number=3 tag=”tambora”]
Terkait itu, Pemda NTB sendiri telah menyiapkan master plan untuk pengembangan kawasan Geopark Nasional Tambora. Dimana kawasan yang telah diusulkan ke pemerintah pusat seluas 2.130 Km2, membentang dari Kaldera Tambora yang terletak di pusat, hingga Pulau Satonda sebagai wilayah terluar di bagian barat laut.
“Kaldera Gunung Tambora terbentuk sebagai akibat dari letusan hebat tahun 1815 silam. Dimana letusan itu merupakan yang terbesar dan terdahsyat, yang terekam baik dalam era modern ini. Bahkan konon letusan Gunung Tambora tersebut 1.171 kali lebih kuat, dibandingkan ledakan Bom Atom yang dijatuhkan Tentara Sekutu (Amerika) di Hirosima, Jepang,” beber Ridwan Syah.
Akibatnya pun dahsyat. Nyaris separuh dunia mengalami bencana sebagai buah dari letusan Gunung Tambora. “Seperti di Perancis, diberitakan kalau kekalahan Jenderal Napoleon dalam perang karena pasukannya tidak mendapatkan pasokan makanan, karena gagal panen. Dimana saat itu dikenal sebagai the day without summer (hari tanpa terang), atau matahari terhalang oleh partikel debu letusan Tambora. Sehingga banyak yang mengalami gagal panen,” jelas Ridwan Syah.
“Sedangkan dampak untuk dalam negeri, khususnya di sekitar kawasan Gunung Tambora. Ada tiga kerajaan yang ikut terkubur, yakni Kerajaan Tambora, Kerajaan Pekat dan Kerajaan Sanggar, yang kini banyak mendapat atensi dari para ahli geologi untuk subyek penelitian,” lanjut Ridwan Syah.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, HL Moh. Faozal, mengakui bahwa untuk pengembangan kawasan Gunung Tambora sebagai sebuah destinasi wisata yang terintegrasi melalui Geopark Nasional Tambora, pihaknya (Dispar) telah menyelesaikan DED (Detail Enginering Design), yang telah diserahkan ke Bappeda NTB, dan kemudian dilanjutkan ke Pemerintah Pusat.
“Kami (Dispar NTB) menganggarkan Rp 500 juta untuk menyelesaikan pembuatan DED Geopark Tambora. Dalam DED yang telah diserahkan ke Pemerintah Pusat itu, untuk pengembangan kawasan Geopark Nasional Tambora paling tidak membutuhkan anggaran sekitar Rp 250 miliar,” jelas Faozal.
Diyakinkan Faozal, kalau nanti Tambora telah menyandang status Geopark Nasional, maka dari sisi promosi tentu akan terbantu, karena otomatis Gunung Tambora masuk dalam jaringan yang dikelola oleh Komite Unesco (lembaga dibawah PBB) untuk Geopark Nasional.
“Tentunya hal ini akan berimplikasi terhadap banyaknya kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Tambora, baik yang untuk kepentingan pendakian, pendidikan, maupun penelitian. Sehingga muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat juga,” ucap Faozal.
Sedangkan salah satu nara sumber seminar, Aries Kusworo, dari Badan Geologi Nasional manyatakan, bahwa syarat untuk menjadi Geopark Nasional, pertama harus ada “bumi” atau kawasan, ada masyarakat di sekitar awasan itu, dan tentu saja ada pengelola.
“Dari sisi manfaat, geopark akan berfungsi memuliakan warisan bumi, untuk mensejahterakan masyarakat melalui pariwisata yang berkelanjutan. Geopark juga memiliki funsgi untuk pendidikan. Artinya, orang yang berkunjung ke Tambora itu bukan hanya sebagai wisatawan saja, yang datang untuk melihat keindahan. Tetapi juga dapat memperoleh pengetahuan tentang warisan geolog, isu lingkungan dan ilmu kebumian,” beber Aries.
Kesempatan itu, Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang secara tidak langsung telah membantu Pemkab Dompu dalam pengembangan daerah. “Awalnya kegiatan seminar ini hendak dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Dompu. Tetapi saya yakinkan kalau bicara soal Tambora, akan lebih tepat kalau diselenggarakan langsung di bawah kaki Gunung Tambora, atau di Padang Savana Doro Ncanga, sehingga lebih mengena,” tuturnya.
Demikian pula Bupati Bima yang diwakili Asisten II Setdakab Bima, Ir H. Nurdin H. Ahmad, menyampaikan bahwa Kabupaten Bima juga memiliki kepentingan besar dengan naiknya status Tambora menjadi Geopark Nasional. “Dengan luas wilayah Kabupaten Bima, dimana hampir 64 persen diantaranya adalah kawasan Gunung Tambora, untuk pengembangan daerah tentu juga akan tergantung dari perkembangan kawasan Gunung Tambora,” bebernya.
Untuk itu, pihaknya juga telah bersiap mengeksplorasi dan memperbaiki berbagai potensi yang ada di sekitar Gunung Tambora yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bima. Seperti di wilayah Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Tambora, yang langsung berada di kaki Gunung Tambora. Saat ini kami sedang mendata berbagai potensi, baik obyek wisata, kesenian tradisional, hingga situs purbakala.
“Kedepan, kami akan membangun replika Kerajaan Sanggar yang ikut terkubur bersama letusan Gunung Tambora. Demikian pula benda-benda peninggalan Kerajaan Sanggar maupun Tambora, yang kini masih banyak terpendam atau dimiliki masyarakat, akan kita kumpulkan dengan membangunkan Museum, agar dapat dilihat oleh generasi mendatang,” tekat Nurdin. (gt)
