GIRI MENANG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih kesulitan menangani sampah. Dari total produksi sampah daerah ini per hari, yang bisa ditangani hanya seperempatnya saja.
Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, menyebut produksi sampah di Lombok Barat sebanyak 800 ton per hari. Dari jumlah ini hanya 200 ton atau seperempatnya saja yang bisa ditangani.
Pemkab Lobar mengklaim melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan sampah ini. Salah satunya dengan menggandeng BUMN, perusahaan pengelolaan sampah, sekolah, dan lain-lain. Kerjasama dengan sekolah misalnya, siswa akan mengumpulkan sampah dalam bentuk ekobrik, yang selanjutnya dijual ke perusahaan pengelola sampah. Hasil penjualan sampah ini akan diterima oleh para siswa dalam bentuk tabungan.
Bupati yakin jika dikawal dengan baik, maka sampah di Lombok Barat bisa tertangani 50 persen atau sekitar 400 ton sampah per hari.”Kalau kegiatan ini berjalan efektif, saya yakin sampah yang tertangani bisa 50 persen,” tegasnya.
Sekarang baru ter-cover 48 sekolah di Lombok Barat dengan keterlibatan siswa sebagai agen bank sampah sebanyak 19.046 orang. Pogram ini akan berlanjut ke sekolah-sekolah lainnya termasuk ke pondok pesantren. “Untuk di pondok pesantren Akan dilakukan MoU dengan Kantor Kementerian Agama Lombok Barat, ” tegasnya.
Kemudian pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan semua Kades agar melakukan penanganan sampah seperti kerjasama yang dilakukan dengan sekolah. Apalagi dengan adanya bantuan pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS) dari Menteri Lingkungan Hidup yakni di Kecamatan Batulayar dengan kapasitas 10 ton perhari dan di Kecamatan Lingsar 4 ton perhari. Ini akan bisa membantu penanganan sampah di Lombok Barat.
Melalui gerakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, masalah sampah ini diharapkan cepat tuntas.
Bupati menambakan. persoalan paling inti ada di masyarakat. Maka dibutuhkan usaha lebih keras lagi membudayakan pemisahan sampah organik dan non organik.
Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat menyoroti retribusi sampah yang dititip lewat PDAM. Adanya retribusi sampah di PDAM. Image yang muncul di masyarakat, bahwa anggaran ini dipakai untuk pelayanan ke masyakarat khususnya pada penanganan persampahan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, karena anggaran itu hanya numpang lewat. “ Kalau saja anggaran itu diberikan ke DLH untuk penanganan sampah maka akan lebih maksimal penanganan sampah,” kata anggota DPRD Lombok Barat Dapil Gerung-Kuripan, Lalu Irwan.
Program Ijo Nol Dedoro yang diterapkan Pemkab dianggap masih sebatas menggaung di tataran pejabat. Di bawah belum ada gaungnya. Bahkan masyarakat juga belum banyak disentuh sehingga tidak siap dalam hal pengelolaan sampah ini. Disamping program ini tidak didukung oleh kebijakan anggaran sehingga infrastruktur pendukung di desa minim.
Politisi partai Gerindra ini mengatakan program Ijo Nol Dedoro bagus namun kalau program ini didukung oleh berbagai kebijakan. Salah satunya, didukung oleh anggaran. Karena saat ini dlihat bahwa program Ijo Nol Dedoro tidak diback-up anggaran.” Buktinya sampai hari ini DLH masih kewalahan dengan armada sampah. Dari sisi armada saja kita masih kewalahan. Lalu yang kedua, program ini masih sebatas gaungnya di Pemda. Tidak ada program ini disosialisasikan sampai ke tingkat bawah dan pengaplikasian di tingkat desa. Serta belum terintegrasi dengan program di Pemkab,” paparnya. (ami)
