MATARAM – Dampak lain dari mewabahnya pandemi Covid-19 membuat sektor periwisata jadi lusu. Hal ini tentu sangat berdampak kepada usaha jasa pariwisata (UJP) seperti hotel dan restoran mulai banyak tutup. Situasi ini berpotensi menjadi masalah jika nanti beberapa evant Internasional digelar di NTB. Terlebih beberapa bulan ke depan, sejumlah digelar khususnya di pulau Lombok.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pendataan. Terkait berapa jumlah hotel yang mati suri hingga tutup total akibat pandemi covid belum dapat dibeberkan mengingat saat ini masih menghimpun data. ”Belum terhimpun semua (data), masih bergulir. Datanya kan ada di kabupaten/kota juga,” ungkapnya.
Meski begitu dalam waktu yang bersamaan, Dispar terus menggenjot sertifikasi clean, health, safety, dan environment (CHSE) terhadap hotel dan restoran. Untuk tahap pertama, Dispar menyasar tiga wilayah destinasi. Seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah dengan target 109 UJP dengan realisasinya 72.
Gili Meno, Trawangan, dan Air Lombok Utara target CHSE 750 hotel restoran dan realisasi 94 unit. Terakhir Geopark Rinjani di Lombok Timur serta Lombok Utara dengan target 153 dan telah terealisasi sebanyak 56 UJP.
Proses CHSE ini melibatkan Dispar di wilayah masing-masing serta asosiasi pariwisata. Hanya saja, sertifikasi CHSE terkendala juga dengan hotel maupun restoran yang tutup. ‘’Situasi ini juga berpotensi menjadi masalah. Wisatawan bisa kesulitan mencari akomodasi saat datang untuk menyaksikan sejumlah event internasional di NTB,,’ kata Yusron.
Sekretaris Dispar NTB, Lalu Hasbulwadi menyampaikan pandangan berbeda, Dispar optimis UJP yang tutup maupun mati suri saat ini, akan kembali beroperasi. Ketika nanti keran pariwisata dan terjadi pergerakan orang untuk bepergian kembali dibuka. Maka tentu hotel dan restoran yang tutup atau mulai mati suri akan kembali beroprasional. ”Insya Allah kita optimis. Mereka tutup kan karena tidak ada pergerakan orang, jadi kita tunggu aja pasti kembali beroprasi,” katanya.
Hasbulwadi memberikan contoh UJP di Gili minsalnya, banyak yang menghentikan operasi setelah adanya pembatasan perjalanan, terutama dari luar negeri. ”Di sana kan segmen pasarnya global. Begitu nanti buka, wisatawan akan cari sendiri dan langsung datang ke sana,” ucapnya.
Di tengah banyaknya UJP yang mati suri, Dispar terus menyiapkan sertifikasi CHSE. Targetnya 75 persen. Termasuk terhadap hotel dan restoran yang saat ini masih menghentikan operasional mereka. ”Jadi ketika nanti berdatangan wisatawan, hotel dan restoran kita sudah siap,” tandasnya.
Di sisi lain dengan banyak hotel dan restoran tutup maka akan berpengruh terhadap kayarawan yang di-PHK maupun dirumahkan. Berdasarkan data yang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB saat ini yang paling banyak karyawan yang di-PHK atau dirumahkan paling banyak dari sektor pariwisata. “Sektor pariwisata terbesar, terutama hotel,” ungkap Kepala Disnakertrans NTB I Gde Putu Aryadi.
Dari data Disnakertrans NTB tahun 2020 lalu, jumlah pekerja di NTB terdampak Covid-19 dengan terjadinya pemutusan kontrak kerja atau PHK, dirumahkan dan pengurangan jam kerja sebanyak 4.253 orang. Rinciannya, 598 orang di-PHK, 3114 orang dirumahkan, dan pengurangan jam kerja sebanyak 541 orang.
Rincinya, di Mataram sebanyak 324 orang di-PHK, 1.266 orang dirumahkan, Lombok Barat tidak ada yang di-PHK tapi terdapat 95 orang dirumahkan, Lombok Tengah 60 orang di-PHK, 341 orang dirumahkan, pengurangan jam kerja sebanyak 541 orang, Lombok Timur hanya terdapat 12 orang di-PHK.
Selanjutnya, Lombok Utara terdapat 14 orang di-PHK, 237 orang dirumah, Sumbawa Barat 173 orang di-PHK, 1084 orang, Sumbawa 15 orang di-PHK, 79 orang dirumahkan dan Kabupaten Bima terdapat 12 orang dirumahkan. “Dari total jumlah perkerja yang terdampak, 90 persen perhotelan,” tuturnya. (sal)
