GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yakin panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) akan netral meski honor mereka kecil yakni hanya Rp 300 ribu per bulan.
Ia menjelaskan, memang ada hubungan antara honor yang sedikit dengan netralitas, tetapi hubungannya tidak besar. “ Masalah honor dengan netralitas. Kalau saya ditanya, ya kecil hubungannya. Cuma masalah karakter saja. Jadi jangan kemudian kita anggap panitia ini tergantung uang atau tidak. Teman-teman ini Insya Allah orang-orang baik,” ungkapnya usai memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi dan Bintek Pilkades di aula Bupati Lobar, Senin (10/10).
Pemberitaan sebelumnya, sejumlah panitia Pilkades memprotes kecilnya honor panitia Pilkades yang hanya Rp 300 ribu per bulan mulai Oktober sampai Desember 2016. Pada bulan Desember Lombok Barat memang akan menggelar Pilkades serentak.
Protes diantaranya disampaikan oleh ketua panitia Pilkades Kuranji Kecamatan Labuapi M. Jaelani kemarin. Ia menilai honor Rp 300 ribu tidak cukup untuk menunjang kerja panitia. Apalagi dengan beban kerja yang banyak serta resiko yang cukup besar. “ Dan sampai sekarang juga belum cair dari kabupaten, padahal kita sudah dibentuk 5 September lalu oleh BPD. Ya terpaksa kalau ada rapat-rapat, kami ngutang dulu di desa,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Jaelani mengaku bersama panitia yang lain pernah protes langsung saat rapat-rapat tingkat kabupaten khususnya bersama pejabat Badan Pemberdayaan Masarakat Pemerintahan Desa (BPMPD). Namun pejabat BPMPD meminta panitia bersabar.
Jaelani menunjukkan rincian besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) honorar panitia Pilkades sesuai arahan Pemkab Lobar. Di mana dirinya sebagai ketua dijatah Rp 375 ribu sebulan, satu sekretaris dijatah Rp 365 ribu sebulan, satu bendahara dijatah 350 ribu sebulan dan sembilan anggota masing-masing dijatah Rp 325 ribu sebulan. “Besarannya sangat kecil jika dibandingkan volume pekerjaan yang saat ini tahapannya sudah dimulai, dan ini menjadi permasalahan juga di panitia Pilkades lainnya. Mohon ditinjau kembali,” pintanya.
Kepala BPMPD Lombok Barat Lalu Surapati melalui Kabid Pemerintahan Desa Lalu M. Hakam menerangkan, besaran honor panitia Pilkades sudah diketok di APBD-P 2016. Di mana ketua dianggarkan sebesar Rp 375 ribu sebulan, sekretaris sebesar Rp 365 ribu sebulan, bendahara sebesar 350 ribu sebulan dan anggota masing-masing sebesar Rp 325 ribu sebulan. Anggaran tersebut nantinya akan ditransfer ke rekening desa dan akan dituangkan dalam APBDes perubahan masing-masing desa. “Kalau besarannya dikatakan belum layak, itu menjadi masukan kami untuk Pilkades ke depannya, karena ini juga sudah disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” terangnya.
Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat siap membantu kesuksesan Pilkades serentak 7 Desember mendatang. KPU akan meminjamkan kotak dan bilik suara yang dimiliki.
Hal ini diungkapkan Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri.” Memang belum ada koordinasi, tapi kami siap membantu menyukseskan dengan meminjamkan bilik suara dan kotak suara,” terangnya.
Ada 18 desa yang akan menggelar Pilkades. Peralatan yang dimiliki KPU cukup memenuhi kebutuhan masing-masing desa. Tahun 2009 saja kata Suhaimi, KPU dengan 1.900 TPS di Lobar dan Lombok Utara mampu memenuhi kebutuhan bilik dan kotak suara.
Suhami sendiri belum mengetahui bagaimana mekanisme peminjaman bilik dan kotak suara, apakah diurus oleh masing-masing desa ataukah diurus kolektif oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Tetapi yang jelas kata Suhaimi, bilik dan kotak suara yang dipinjam merupakan tanggung jawab masing-masing panitia Pilkades.(zul)
