Hingga Pertengahan Tahun, 83 Desa Belum Cairkan DD

H. Lalu Edy Sadikin (ZUL/RADARLOMBOK)

GIRI MENANG-Dari total 119 desa di Lombok Barat,  tercatat baru 36 desa yang sudah mencairkan dana desa (DD) yang bersumber dari APBN. sisanya 83 desa belum mencairkan per 5 Juni 2017.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lobar H. Lalu Edy Sadikin mengatakan, 83 desa tersebut belum mencairkan DD dikarenakan ada yang memang belum memenuhi persyaratan dan belum mengajukan proposal. Persyaratannya adalah APBDes 2017 harus sudah selesai kemudian menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa 2016. “Jadi ada yang belum tuntas APBDes-nya, tetapi banyak juga yang sudah tuntas dan sekarang berkasnya numpuk di kantor,” ungkap mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Lobar ini, Senin (5/6).

Dana Desa tahap I yang dibagikan saat ini harus dicairkan oleh masing-masing desa sebelum 31 Juli 2017. Berhubung nantinya pada Agustus juga akan ada pencairan dana desa tahap II. Pada tahap I sendiri total dana desa yang dibagikan sebesar 60 persen. Sementara tahap II nantinya sebesar 40 persen.

Baca Juga :  Dirjen Kementan Apresiasi Raperda Inisiatif DPRD Lobar

Diungkapkan, total dana desa 2017 untuk Lobar sebesar Rp 108,7 miliar lebih, meningkat dibandingkan 2017 yang hanya Rp 84 miliar lebih. “Kalau sampai 31 Juli tidak dicairkan juga, ya kita sanksi. Tetapi kita harapkan sudah dicairkan semua nanti,” jelasnya.

Lebih lanjut Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lobar Kusuma Supake mengatakan, kendati Dana Desa belum dicairkan oleh sebagian besar desa, alokasi dana desa (ADD) sudah dicairkan. Namun pencairan ADD tersebut masih sebatas pada penghasilan tetap kepala desa beserta perangkat dan stafnya. “ADD untuk gaji sudah dicairkan mulai dari Januari,” jelasnya.

Baca Juga :  SK GTT dan OS, Dikbud Cek Penumpang Gelap

Kemudian berkaitan dengan aplikasi offline sistem keuangan desa (Siskeudes) yang kini sudah mulai diterapkan oleh desa, itu sebenarnya sangat bermanfaat di dalam perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawabannya. Hanya saja memang pada awal-awal ini masih banyak desa yang merasa kesulitan melakukan pengisian. “Tetapi kan buktinya sudah banyak juga desa yang bisa menggunakan aplikasi siskeudes. Tidak ada masalah, mungkin karena masih pertama, jadinya banyak yang masih belum terlalu bisa,” tandasnya. (zul)

Komentar Anda