SELONG—Guru honorer di Lombok Timur (Lotim) jumlahnya mencapai 8 ribu lebih. Dari jumlah itu, saat ini hanya sekitar 1.200 guru honorer yang telah diberikan SK Bupati. Sebagian besar mereka yang belum mendapatkan SK Bupati mengharapkan hal serupa. Inilah yang sedang diupayakan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat.
Sekdis Disdikbud Lotim, M. Zaini mengatakan, harapan para guru honorer untuk mendapatkan SK Bupati sebenarnya sedang diupayakan oleh Bupati sendiri, dengan tujuan untuk membantu nasib para guru honorer. Karena SK ini lanjutnya, sangat dibutuhkan mereka untuk, pemenuhan kebutuhan NUPTK, dan sertifikasi. Sebab untuk mendapatkan hal itu, diharuskan para guru honorer itu memiliki SK Bupati.
“SK itu sangat dibutuhkan. Dan kalau kita lihat dari kuota guru honorer di Lotim jumlahnya sangat besar . Jumlahnya mencapai delapan ribuan lebih. Sementara yang telah mendapatkan SK Bupati baru hanya sekitar 1200,” ungkap Zaini, Kamis (5/1).
Dari 1200 guru Honorer yang telah mendapatkan SK itu, dengan perincian 200 lebih honorer yang berkaitan dengan SMA/SMK. Sementara sisanya sekitar 1000 merupakan guru Honorer yang mengabdi di jenjang pendidikan TK sampai SMP.
“Namun setelah adanya pengalihan kewenangan, SMA/SMK ke provinsi. Maka guru honorer itu merupakan ranah provinsi. Maka calon dari pada penerima SK untuk mengganti SMA/SMK itu akan diambil alih oleh TK, SD dan SMP. Karena SMA/SMK ini kan ranahnya provinsi. Jadi secara otomatis semua anggaran guru SMA/SMK lewat APBD, itu akan menjadi kewenangan provinsi,” lanjutnya.
[postingan number=3 tag=”honorer”]
Berdasarkan hasil Rakor dengan pihak provinsi kata dia, sekitar 400 lebih guru honorer SMA/SMK dari kabupaten/kota di NTB telah diberikan SK Bupati. Dari jumlah itu, sekitar 50 persen SK Bupati guru SMA/SMK diberikan oleh Pemkab Lotim.
Namun yang membedakan guru honorer Lotim dengan guru honorer kabupaten/kota lainnya yang telah mendapatkan SK Bupati. Dari 200 lebih guru honorer SMA/SMK Lotim ini selain mereka diberikan SK, mereka juga diberikan honor melalui anggaran APBD Lotim.
“Kalau kabupaten/kota lain, SK yang diberikan bupatinya itu semata hanya untuk sertifikasi dan NUPTK. Pada dasarnya SK Bupati itu boleh tidak disertai dengan anggaran. Apalagi SK Bupati kebutuhan yang sangat dasar sekali bagi para guru Honorer,” sebut Zaini.
Terkait honor atau gaji bagi para guru honorer yang telah mendapatkan SK Bupati, kata Zaini dengan cara apun boleh dilakukan. Tidak selamanya gaji untuk para guru honorer ini dianggarkan melalui APBD. Melainkan bisa saja, dianggarkan melalui anggaran sekolah, jika anggaran APBD itu sendiri terbatas.
“Dengan jalan apapun boleh. Kita bisa merubah Diktum, isi dari SK Bupati itu. Didalam SK Bupati itu yang dulu kan tertulis , bawa guru honorer tersebut akan diberikan honornya lewat anggaran APBD. Tapi ketika guru honorer itu akan kita berikan SK Bupati tanpa anggaran APBD. Lalu kita ubah Diktum itu menjadi pemberian gaji honorer ini melalui SK sekolah atau gajinya dianggarkan melalui sekolah, bukan anggaran APBD. Ini jika angggaran ABPD itu terbatas,” sebutnya.
Namun jika itu dilakukan, maka permasalahanya kata Zaini, honor ini merupakan kebutahan pokok yang sangat dibutuhkan para guru honorer tersebut. Dengan ini, maka bagaimana pun Pemkab daerah harus tetap melayani kebutuhan para guru honorer.
“Ini tidak lain, untuk memenuhi kebutuhan nasip para guru honorer Lotim. Jadi Lotim sangat berani memberikan kesejahteraan untuk para guru honorer, melalui APBD. Dan ini bentuk kepedulian bupati terhadap kesejahteraan guru Honorer. Beda dengan kabupaten/kota lainya di NTB,” terang dia.
Setiap tahunnya, Pemkab Lotim terus berupaya meningkatkan besaran anggaran bagi para guru honorer Lotim. Kemudian terkait, adanya penambahan pemberian SK Bupati untuk para guru Honorer yang belum diberikan, Zaini mengaku setiap tahunnya tetap ada. Bahkan ini menjadi prioritas bagaimana membolisasi, agar para guru honorer yang belum mendapatkan SK Bupati itu, bisa segera mendapatkannya.
“Yang kita inginkan sekarang mobilisasi, tidak melihat kekururangan APBD Lotim. Tapi bagaimana memobilisasi SK bagi para guru honorer. Kita upayakan untuk meratakan semua dapat SK,” tutupnya. (lie)
