MATARAM – Kritikan tajam ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat yang menyebut kepemimpinan TGH Zainul Majdi- M Amin (TGB-Amin) gagal, ditanggapi langsung oleh Pemerintah provinsi (Pemprov) NTB.
Kritikan tersebut dibalas oleh gubernur, wakil gubernur dan juga para kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait.Gubernur TGH M Zainul Majdi mempertanyakan sikap PDIP yang menyalahkan Pemprov NTB dalam hal penjualan 6 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) milik pemerintah daerah (pemda) melalui perusahaan daerah PT Daerah Maju Bersaing (DMB). “Saya sih lebih suka bicara satu-satu secara objektif. Menurut saya konsisten saja lah, kalau PDIP tidak setuju saham dijual, maka Bupati Sumbawa dan Sumbawa Barat yang merupakan kader PDIP tidak akan setuju juga. Tapi kan beliau-beliau sangat setuju, sehingga sudah ada tandatangannya sebelum saya tandatangan,” ungkap gubernur, Rabu kemarin (9/8).
Seorang kader yang baik, tentunya mengikuti sikap partai. Berbeda halnya apabila Bupati Sumbawa HM Husni Djibril dan Bupati Sumbawa Barat Musyafirin bukan kader yang baik. Bisa saja sikap PDIP menolak, namun kedua bupati tersebut malah berseberangan dan memberikan persetujuan.
Gubernur sendiri menilai kritikan atau cap gagal yang diberikan oleh PDIP bukan masalah. Siapapun berhak memberikan penilaian. “Masalah penilaian itu objektif atau tidak, biar publik yang nilai. Saya lihat foto waktu jumpa pers kedua bupati ikut mendampingi. Padahal kalau memang beliau-beliau tidak setuju, tidak mungkin saham itu dijual,” terangnya.
Ditegaskan, Pemprov NTB hanya memiliki 40 persen saham. Sedangkan 60 persen milik Sumbawa Barat dan Sumbawa. “Marilah berikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat. Saya perlu dudukkan masalah penjualan saham ini. Bahwa itu adalah kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan menjual saham maslahatnya lebih besar,” kata gubernur.
Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin juga tidak setuju apabila ada pihak-pihak atau partai politik yang menyebut pemerintahan TGB-Amin gagal. Pasalnya, banyak prestasi yang berhasil ditorehkan selama ini.
Pria yang juga ketua DPW Nasdem NTB ini menyadari, tidak semua pihak akan merasa puas. Oleh karenanya, berbagai kekurangan yang masih ada akan terus diperbaiki. “Ini karena momentum politik saja yang sudah mulai terasa. Tapi bagus juga ada kritikan, bila perlu semua komponen masyarakat berikan masukan ke pemprov. Tentunya, jangan hanya berikan saja. Tapi solusi juga, biar kelemahan yang ada kita perbaiki bersama,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, HL Moh Faozal juga angkat bicara. Pernyataan Rachmat Hidayat yang menganggap wisata halal tidak ada hasilnya, jauh berbeda dengan fakta yang ada di lapangan.
Menurut Faozal, wisata halal telah banyak berkontribusi menambah angka kunjungan wisata muslim. Berbagai destinasi wisata yang ada juga terus ditingkat fasilitasnya. “Kalau bicara itu coba pakai data, gunakan data agar jelas. Saat ini saja hampir 70 persen dari target kunjungan wisatawan luar negeri sudah datang ke NTB, itu banyak wisatawan muslim,” ujarnya.
Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disorot karena banyak tidak tercapai, juga mendapat tanggapan dari Dinas Perindustrian. Mengingat, salah satu indikator RPJMD yang belum tercapai yaitu pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) karya seni budaya daerah 15 desain industri dan indeks kualitas.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih Parangan menyampaikan, posisi sampai dengan akhir 2016 dari 3 indikator HAKI, masih 1 indikator yang belum tercapai. “Desaan industri baru tercapai 62 desain dari 112 desain sampai tahun 2018,” sebutnya.
Sementara sampai semester I 2017, pihaknya telah mendaftar sebanyak 35 desain. “Insya Allah sampai akhir 2017 target sebanyak 112 desain bisa tercapai. Mari kita ikhtiarkan bersama,” kata Eva. (zwr)
