MATARAM – Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun menjadi momok yang menakutkan.
Pasalnya, keuangan daerah bisa sangat terganggu apabila terkena pemangkasan tersebut. Pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana itu.Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi berharap Provinsi NTB tidak terkena pemangkasan dana transfer. Dengan begitu, jatah NTB yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tetap aman. "Kita harapkan NTB tidak terkena pemangkasan, terutama program prioritas," ujarnya kepada wartawan, Rabu kemarin (10/8).
Pihaknya akan berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar jatah NTB tidak dipangkas. Terutama dalam program-program prioritas seperti infrastruktur, pertanian dan lain-lain. Apalagi NTB saat ini sedang giat-giatnya membangun daerah.
Bulan April lalu, Provinsi NTB juga sempat mengalami kesulitan ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pemotongan 10 persen Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan tersebut tidak bisa dilawan, banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkena pemotongan DAK 2016.
Dinas PU misalnya, awalnya mendapatkan jatah DAK sebesar Rp 207 miliar dari APBN 2016. Namun setelah Surat edaran (SE) Menkeu datang, sekitar Rp 20,7 miliar DAK untuk dinas PU dikurangi. Akibatnya, beberapa proyek mengalami perubahan. Misalnya saja proyek jalan yang sudah ditetapkan panjang dan biayanya, mau tidak mau harus dikurangi untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
Apabila NTB nantinya terkena juga, maka langkah yang bisa diambil oleh Pemprov NTB dengan cara mengotak-atik kembali anggaran dan program. Artinya, program prioritas tidak boleh terganggu dan program setengah prioritas atau bukan prioritas bisa dikorbankan. "Nanti kita sisir program-program yang tidak penting, anggaran kita arahkan ke yang penting saja dulu," terangnya.
Waki Gubernur NTB, H Muhammad Amin mengakui daerah masih bergantung dengan dana dari pusat. Kebijakan pemangkasan dana oleh pemerintah pusat harus diperhatikan dengan baik sehingga ketika itu terjadi sudah ada langkah-langkah yang bisa diambil sebagai solusi.
Kebijakan pemangkasan dihajatkan untuk efisiensi anggaran. Tetapi Amin berharap jangan sampai niat baik tersebut malah menimbulkan persoalan baru di daerah. Terutama terhadap pprogram-program pengentasan kemiskinan dan upaya pembangunan daerah. "Komunikasi dengan pusat penting kita lakukan biar ada kejelasan," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, H Supran saat dikonfirmasi terkait pemotongan dana dari pusat menyampaikan, sampai saat ini belum ada informasi resmi yang diterima pihaknya. Oleh karena itu, sampai saat ini tidak ada hal-hal signifikan yang dirubah dalam penganggaran di daerah.
Untuk APBD-P 2016 Provinsi NTB, tidak dilakukan adanya perubahan-perubahan signifikan. Pasalnya, NTB belum tentu terkena pemotongan tersebut. "Jadi posisinya saat ini kita masih normal, kalau sudah ada pemberitahuan baru sih kita tindaklanjuti. Semoga saja tidak, semoga saja daerah-daerah lain yang kena," harapnya. (zwr)
