TANJUNG – Dari lima fraksi yang ada di DPRD Lombok Utara, hanya Fraksi Hanura yang belum menyerahkan nama-nama bakal calon untuk mengisi alat kelengkapan dewan (AKD).
Adapun yang sudah menyerahkan nama-nama calon Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKN, dan Fraksi Merah Putih. “Yang belum masuk nama-nama anggota sebagai calon hanya Fraksi Hanura. Sementara anggota dari empat fraksi lainnya sudah mengajukan,” terang Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Djekat, Minggu (5/3).
Ia menerangkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah besok pagi (hari ini) bisa terpilih atau belum. Sebab pimpinan masih melihat fraksi-fraksi yang mengajukan nama-nama anggotanya. “Kita belum tahu apakah besok pagi Hanura akan mengusulkan atau menundanya,” tandasnya.
Apabila semua fraksi sudah mengajukan nama-nama, ia juga belum bisa memberikan kepastian. Namu, kemungkinan besar pembahasan pergantian AKD ini akan berlangsung pekan ini. “Kalau besok pagi kayaknya belum, tapi pekan-pekan ini insya Allah,” kata ketua DPD II Golkar Lombok Utara ini.
[postingan number=3 tag=”hanura”]
Adapun alat kelengkapan yang akan dirombak terdiri dari Komisi I Bidang Administrasi dan Pemerintahan, Komisi II Bidang Ekonomi, dan Komisi III bidang Pembangunan dan Pelayanan. Kemudian, Badan Kehormatan (BK), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg), dan Banmus. “Nanti akan dipilih masing-masing fraksi siapa yang dipercaya. Sampai sekarang belum ada nama-nama yang diusulkan.” Jelas politis Golkar ini.
Menurut Djekat, perombakan alat kelengkapan DPRD ini sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2010, di mana maksimal alat kelengkapan dewan berlaku 2,5 tahun. ”Ini wajib dilakukan. Karena maksimal 2,5 tahun, sebenarnya bisa dilakukan dalam setahun atau 1,5 tahun,” kata anggota dewan dua periode ini.
Terkait ada sinyal kepentingan dalam pengisian alat kelengkapan. Ia tidak mengetahui, yang jelas dalam pengisian akan diserahkan sepenuhnya kepada anggota. “Kemarin rapat pimpinan sudah digelar. Tinggal kita tunggu usulan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Dan kami akan serahkan kepada fraksi-frakasi supaya tidak terkesan adanya intervensi,” pungkasnya. (flo)
