MATARAM – Pernyataan Ketua DPD PDIP Rachmat Hidayat yang menganggap kepemimpinan TGH Zainul Majdi-M Amin (TGB-Amin) gagal, semakin menjadi bola liar.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB, H MNS Kasdiono juga ikut bersuara. Politisi yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Demokrat NTB ini, menuntut janji NTB Rachmat Hidayat. “Janji adalah hutang, harus ditepati,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD NTB, Kamis kemarin (10/8).
Janji yang dimaksud Kasdiono, tentang dana pembangunan kantor gubernur. Tahun lalu, Rachmat Hidayat telah berjanji untuk memperjuangkan dana pembangunan tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat, Rachmat juga cukup dekat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahja Kumolo. “Mungkin dia lupa, makanya perlu diingatkan,” kata Kasdiono.
Janji tersebut berawal dari rencana pembangunan kantor gubernur, yang dianggarkan melalui APBD tahun 2016 lalu sebesar Rp 34 miliar. Namun anggaran tersebut bermasalah dan menjadi kontroversi karena tidak pernah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. Saat itulah muncul Rachmat Hidayat menjadi penolong. Pembangunan kantor gubernur tidak perlu menggunakan uang dari APBD NTB. Dirinya telah berkomunikasi dengan Mendgari Tjahja Kumolo dan memastikan dana tersebut akan terealisasi.
Rachmat bahkan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menyusun master plan dan Detail Engeneering Design (DED) untuk diserahkan ke Mendagri. “Manusia harus saling mengingatkan, apalagi janji itu adalah hutang,” ucap Kasdiono.
Akibat janji dari Rachmat tersebut, pembangunan penambahan gedung baru di komplek kantor gubernur dibatalkan. Padahal dana telah ada untuk pembangunan gedung 4 lantai yang akan ditempati oleh biro humas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Polisi Pamong Praja (Pol-PP).
Kini, janji yang cukup lama tersebut ditagih. Jumlah PNS yang banyak di kantor gubernur memang membutuhkan penambahan gedung. “Mungkin saat ini sedang dalam proses, kita apresiasi siapapun yang berikan bantuan. Termasuk kepada Pak Rachmat yang ingin berbuat baik membantu pembangunan kantor gubernur,” ujar Kasdiono.
Dalam kesempatan tersebut, Kasdiono juga mengingatkan kepada semua pihak, agar bersinergi dalam pembangunan daerah. “Kemajuan itu adalah kemajuan bersama, kekurangan yang masih ada juga kekurangan bersama yang harus kita perbaiki. Pak Rachmat selaku anggota DPR-RI selama ini juga sudah banyak membantu berikan kontribusi, mari kita perkuat sinergitas itu,” katanya.
Perseteruan antara PDIP dengan TGB-Amin dinilai hanya merugikan daerah. Sikap saling serang yang dimunculkan, bisa mengganggu berbagai rencana pembangunan. Belum lagi rakyat dibuat menjadi ribut saling menyalahkan.
Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan meminta kepada kedua belah pihak agar bersikap dewasa. Situasi dan kondisi saat ini, merupakan pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat. “Coba lihat sekarang akibatnya, malah saling serang pribadi. Sampai Bu Selly (istri Rachmat Hidayat – red) diserang juga oleh Barisan Muda Demokrat. Ini kan lucu, terus dibalas lagi oleh pendukungnya Bu Selly. Sudah jadi kemana-mana arah barang ini,” ucap Johan.
Diungkapkan, ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat merupakan politisi senior NTB. Hubungannya sangat baik dengan gubernur TGH M Zainul Majdi dan juga wakil gubernur H Muhammad Amin. “Terus sekarang jadi begini, padahal dulu seperti makan sepiring berdua dan saling bela. Coba kalau pecah kongsi itu jangan ribut-ribut begini, tidak baik,” ujar Johan.
Terpisah, Ketua DPD PDIP Provinsi NTB, Rachmat Hidayat yang juga anggota DPR-RI Daerah pemilihan (Dapil) NTB mengatakan, dirinya tetap konsisten berkontribusi kepada daerah. Termasuk untuk pembangunan kantor gubernur.
Ditegaskan Rachmat, dirinya akan berjuang merealisasikan janji pembangunan kantor gubernur tidak tahun ini. Namun akan diupayakan mulai tahun depan setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Insya Allah setelah pilkada,” jawabnya. (zwr)
