GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mendapat penghargaan sebagai Inspirator Pembangunan Daerah 2017 dari Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara). Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Thahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (15/6).
Fauzan bersama enam gubernur dan 14 bupati/wali kota dinilai oleh Pusaka Negara sebagai kepala daerah yang mempunyai komitmen dan inovasi dalam Pembangunan di 21 tahun konsep otonomi daerah diimplementasikan di Indonesia.
Selain Fauzan, Gubernur NTB TGH. DR. Zainul Madjdi, MA., Bupati Lombok Tengah H. Suhaili FT., dan Walikota Mataram TGH. Akhyar Abduh juga mendapatkan penghargaan yang sama. Gubernur NTB mampu menginspirasi dengan pendekatan PIN (Percepatan Inovasi dan Nilai Tambah) dalam menggerakkan pembangunan di NTB.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dinilai memiliki terobosan inovatif di bidang perencanaan pembangunan. Dalam dua tahun kepemimpinannya, ia menggerakkan Center Plan Clinic (CPC) atau pusat klinis perencanaan pembangunan yang membuat pemerintahannya yang sesungguhnya efektif sejak 6 April 2016 ini dinilai sangat transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pusaka Negara.
Dalam testimoni yang dia sampaikan dalam Dialog Publik dan Penyerahan Penghargaan itu, CPC dipastikannya telah mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan desa dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat.
Bagi Fauzan, keselarasan perencanaan akan melahirkan sinergitas pembangunan yang pada akhirnya akan membuat proses pembangunan selaras dengan seluruh dokumen dan hasil yang ingin dicapai.
Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Barat H. Saipul Ahkam pun memastikan arti dari anugerah yang diterima oleh pimpinannya. “Capaian ini semakin menguatkan konsep money follow program yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat. Di samping itu menjadi penegasan atas penghargaan yang diberikan oleh FITRA beberapa waktu yang lalu,” paparnya.
Bagi Ahkam, dengan pengetatan fiskal yang digadang oleh pemerintah, CPC akan memudahkan seluruh stakeholder perencana menyusun skala prioritas pembangunan secara lebih terbuka dan partisipatif serta saling pengertian.
Hal tersebut relevan dengan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusaka Negara, Prasetyo. “Melalui semangat Nawacita Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari daerah dan pinggiran, Pusat Kajian Keuangan Negara memberikan apresiasi itu sebagai wujud penghargaan agar para kepala daerah terus semangat dalam mengabdi kepada masyarakat,” tambah Prasetyo.(zul)
