MATARAM—Dukungan Partai Gerindra terhadap bakal calon gubernur Ahyar Abduh pada pilkada NTB 2018 sudah final.
Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB versi kepengurusan baru Sakduddin menegaskan dukungan Partai Gerindra kepada Ahyar Abduh sebagai calon gubernur sudah final. “Gerindra sudah final usung Ahyar Abduh,” kata Sakduddin Rabu kemarin (26/4).
Hal itu ditandai sudah ada SK dukungan DPP Partai Gerindra kepada Ahyar Abduh sebagai calon gubernur yang didukung dan diusung di pilkada NTB. SK dukungan tersebut sudah ditandatangani ketua umum, Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal, Ahmad Muzani. Andai ada persyaratan Ahyar Abduh untuk mencari parpol mitra koalisi dan calon wakil gubernur, menurutnya, itu bagian dari proses pencalonan Ahyar Abduh dari Partai Gerindra. “Sudah tidak ada masalah lagi dengan dukungan Gerindra di pilkada NTB,” tegasnya. Sementara itu paska pergantian perombakan pengurus DPD Partai Gerindra NTB dengan digantinya Willgo Zainar sebagai ketua DPD oleh Ridwan Hidayat,banyak kader yang khawatir tidak diakomodir bahkan diberhentikan. Namun Sakduddin menegaskan, tidak ada kader Gerindra yang ditendang keluar dari partai. ”Kalau memberikan kontribusi pada partai Gerindra, akan kita rangkul. Jadi tidak ada istilah buang kader,” ucapnya.
Menurut Sakduddin, anggota DPRD Provinsi NTB yang sebelumnya membela mati-matian Willgo Zainar tidak perlu khawatir. Semuanya dipastikan tidak akan terkena Pergantian Antar Waktu (PAW). Mengingat, cara berpolitik Gerindra tidak mengenal istilah balas dendam.
Lalu bagaimana dengan komposisi fraksi dan pimpinan DPRD NTB Partai Gerindra ? Hal inilah yang tidak berani dipastikan oleh Sakduddin. Apalagi, beberapa hari terakhir santer terdengar adanya isu pergantian ketua fraksi dan pimpinan DPRD NTB dari Gerindra. Komposisi saat ini, ketua Fraksi Gerindra dipegang oleh H Hamja yang merupakan bendahara DPD di kepengurusan Willgo Zainar. Sedangkan pimpinan DPRD NTB dari partai Gerindra, dijabat oleh Mori Hanafi yang juga wakil ketua DPD Gerindra.
Kedua orang tersebut tidak dimasukkan dalam struktural inti kepengurusan DPD Gerindra NTB yang baru. Informasinya, mereka hanya ditaruh sebagai pembina saja. “Kalau soal pergantian komposisi di dewan, nanti dulu kita bicarakan,” kata Sakduddin.
Dirinya selaku sekretaris, akan membicarakan terlebih dahulu secara internal terkait nasib Mori Hanafi dan H Hamja. Apabila hasil internal memang memutuskan adanya pergeseran, maka ketua Fraksi Gerindra akan diganti dan selanjutnya pimpinan juga berubah. “Makanya nanti kita rapatkan dulu, sekarang kita fokus pada acara pelantikan,” ujarnya.
Pelantikan kepengurusan baru, akan dilaksanakan pada hari Minggu (30/4). Sementara hari Jumat besok, akan dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) tentang komposisi kepengurusan DPD Gerindra yang baru di bawah kepemimpinan Ridwan Hidayat.
Dikatakan Sakduddin, pengurus baru yang sah nantinya tertera pada SK tersebut. “Tapi dari kemarin kan ada tersebar SK tanpa stempel, kami juga tidak tahu siapa yang lakukan itu. Kenapa bisa beredar SK yang belum distempel,” ucapnya.
Komposisi kepengurusan DPD Gerindra terbaru, dinilai sudah sangat baik dan akan mampu membawa Gerindra NTB lebih baik. Apalagi dibawah komando Ridwan Hidayat yang telah memiliki pengalaman. “Ada juga yang sebar info kalau Pak Ridwan itu masih kader Nasdem, tidak benar itu. Kan sudah lama Pak Ridwan mundur dari Nasdem,” tandas Sakduddin.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, H Hamja yang juga sebelumnya menjabat sebagai bendahara DPD mengaku tidak mempersoalkan adanya perubahan kepengurusan DPD Gerindra NTB. Menurutnya, yang terpentinga dalah partai Gerindra tetap bisa berkontribusi pada rakyat.
Terkait jabatannya yang terancam, Hamja tidak juga mempersoalkan. Sepenuhnya diserahkan pada keputusan DPP. “Kalau saya sih patuh pada keputusan DPP saja, tetap dipercaya Alhamdulillah. Kalau diganti atau dipecat juga saya patuh pada putusan DPP saja, tidak boleh kita lawan partai itu,” ujarnya.
Sementara itu, H Wilgo Zainar sampai saat ini lebih memilih untuk bungkam. Sejak isu pergantian ndirinya mencuat ke publik, Willgo selalu memilih tidak berkomentar apapun.
Terpisah Ketua OKK DPD Partai Gerindra NTB versi pengurus lama, L Pathul Bahri mengatakan, dirinya tidak akan hadir dalam pelantikan pengurus baru. Ketidakhadiran dirinya lantaran penujukan sosok kakak kandung Ahyar Abduh itu dianggap cacat hukum. “Secara tertulis memang saya belum terima undangan. Tapi kalau lewat Whats App sudah. Meski undangan tertulis pun tetap saya tidak akan hadir,” katanya.
Tidak hadirnya dalam pelantikan yang direncanakan 30 April mendatang disebutnya berbenturan dengan tugasnya sebagai wakil bupati Lombok Tengah. Menurutnya, tugasnya sebagai kepala daerah jauh lebih penting dibanding menghadiri acara pelantikan.
“Kan ada acara yang lebih penting di tanggal 30 itu. Makanya kita pilih tugas kenegaraan,” sebutnya.
Selain itu lanjutnya, surat pemberhentian Willgo Zaenar, dinilainya tidak sah atau cacat hukum. Mengingat mekanisme pemberhentian di tubuh Gerindra selalu ada surat pencabutan jabatan.
Cacat lain yang ditemukan dalam SK Ridwan Hidayat, jelasnya, surat tersebut tidak ada stempel partai. Praktis, surat itu dianggap tidak sah. “Kita di tubuh Gerinda ada mekanisme pengangkatan dan pemecatan. Sedangkan dalam surat yang dibawa oleh saudara Ridwan Hidayat, tidak ada surat pemberhentian ketua lama dan tidak ada stempel partai, makanya itu tidak sah,” tegasnya.
Ditanya seandainya surat itu sah apakah tetap akan tidak hadir, wakil bupati Loteng ini tetap bersikeras pada pendiriannya, tidak akan hadir. (yan/zwr/cr-ap)
