MATARAM – Sikap Pemkot Mataram yang tidak mendukung pelaksanaan balap motocross (MXGP) di Sirkuit Selaparang Rembiga, mendapatkan dukungan dari dewan setempat.
DPRD mendukung sikap pemerintah karena gelaran MXGP yang digelar tahun lalu tidak bermanfaat banyak untuk Kota Mataram. “Kami di DPRD tentunya sejalan dengan Pak Wali Kota. Karena perhelatan MXGP sebelumnya banyak sekali tersisa hal-hal yang belum selesai,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, Selasa (28/5).
Politisi Gerindra itu mencontohkan gelaran tahun lalu tidak menangani kebersihan dengan baik. Kemudian persoalan penanganan parkir juga tidak tertangani dengan maksimal. Begitu juga dengan tunggakan pajak yang masih menyisakan persoalan. “Jadi apa yang diiming-iming dari pra dan pasca kegiatan itu berbeda kenyatannya,” katanya.
Dengan sisa persoalan tahun lalu, DPRD satu suara dengan Pemerintah Kota Mataram. Apalagi Kota Mataram tidak mendapatkan keuntungan dari gelaran internasional tersebut. Maka kegiatan kejuaraan balap motocross dunia itu evaluasi dulu pelaksanaanya di Kota Mataram. “Kalau kota selaku lokasi perhelatan tidak mendapat keuntungan, ngapain juga,” ungkapnya.
Dia mengatakan, dewan tentunya mendukung kegiatan internasional dilakukan sesering mungkin di Kota Mataram. Tetapi kegiatan yang berlangsung harusnya bisa dikordinasikan dengan baik. Terutama oleh penyelengara harus merangkul pemerintah daerah, baik itu Pemkot Mataram dan Pemprov NTB. “Tentunya penyelenggara harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah apa yang bisa diberikan. Apalagi ini tidak pernah dikoordinasikan. Banyak yang harus dikomunikasikan dan didiskusikan agar Pemkot Mataram juga paham hak dan kewajibannya. Jangan hanya kewajibannya saja, tapi haknya tidak diberikan maksimal. Ini yang menjadi permasalahan ketika kewajiban sudah diberikan, tapi haknya juga harus ditentukan juga,” terangnya.
Untuk itu, dia menyoroti pentingnya penyelenggara berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Karena yang terjadi saat ini penyelenggara berjalan sendiri dan langsung mengumumkan penyelenggaraan MXGP tanpa berkomunikasi dulu dengan pemerintah daerah. “Paling tidak dia betabeq (permisi) lah. Jangan semau-maunya, kalau ada apa-apa di sini siapa yang disalahkan. Kan pemerintah daerah yang disalahkan. Apa sih salahnya kita perbaiki komunikasi,” jelasnya.
Sebelumnya Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana memberi peringatan keras terkait penyelenggaraan MXGP di Sirkuit Selaparang. Wali Kota mengatakan, sikap Pemkot Mataram bukan berkaitan dengan sukses tidaknya penyelenggaraan. Melainkan ada yang lebih penting menjadi tolak ukurnya. Yaitu pemanfaatan dari kegiatan tersebut. “Bagi kami di daerah belajar dari gelaran pertama itu. Tidak ada sesuatu yang kami dapatkan. Kalau dibilang justru kita hanya dapat masalahnya saja dan sampai hari ini masih menjadi persoalan yang belum diselesaikan,” katanya.
Karena itu, jika MXGP akan digelar lagi di Sirkuit Selaparang, Rembiga. Wali Kota meminta persoalan yang didapati di MXGP tahun lalu harus diselesaikan terlebih dahulu. “Selesaikan dulu sisa-sisa atau residu masalah tahun kemarin. Jangan asal langsung asal sebut saja pelaksanannya di Kota Mataram. Kalau kami tidak sepakat terus bagaimana,” ungkapnya.
Sebagai kepala daerah, Mohan serius dengan sikapnya yang mewakili Pemkot Mataram. Penyelenggara atau pihak terkait diminta untuk menyelesaikan persoalan di tahun sebelumnya agar lebih jelas. “Saya warning (peringatkan) ini, tidak bisa serampangan seperti itu mengelola kegiatan ini tanpa harus koordinasi dengan pemerintah daerah. Harus kita (dihargai) dan jangan dianggap tidak ada. Toh, kami juga nanti dibebani tanpa kami mendapatkan apa-apa dari asas kemanfaatan,” terangnya.
Sebagai informasi, PT SEG selaku promotor membatalkan gelaran MXGP di Sirkuit Samota Sumbawa. Untuk itu PT SEG menjadi Sirkuit Selaparang sebagai double header atau tuan rumah di dua seri gelaran MXGP di Indonesia tanggal 29-30 Juni 2024 dan 6-7 Juli 2024. (gal)
