GIRI MENANG—Penanganan kasus tukar guling aset daerah Lombok Barat pada tahun 1993, yaitu tanah seluas 3,7 hektar di Dusun Leong, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, milik Pemkab Lobar dengan tanah seluah 4,3 hektar di Dusun Longseran, Desa Langko milik saudara Mudane yang dilakukan Kantor Aset Daerah (KAD) Lombok Barat, hingga kini masih fokus mencari sejumlah administrasi aset yang berserekan ditengah masyarakat.
Atas dasar itu, penyelesaian aset Leong ini membutuhkan waktu lama, mengingat proses tukar guling penuh ketidak beresan. Sehingga kedua tanah itu sampai saat ini dipegang seorang warga tersebut.
Soal aset di Leong Kata Kepala KAD Lombok Barat, Mahnan, pihaknya masih mencari sejumlah dokumen administrasi. Sekecil apapun informasi didapatkan patut ditelusuri, dari dasar informasi telah melakukan pertemuan dengan pemilik bersangkutan dan mengakui ada tukar menukar. Tapi lokasi obyek tukar menukar masih dikuasai bersangkutan. “Itu yang masih ditelusuri,” terangnya kepada Radar Lombok, belum lama ini.
Memang benang merahnya sudah diketahui, tapi proses tukar menukar masih belum jelas. Sehingga itu yang perlu dikaji, seperti apa prosesnya pada waktu tahun tersebut. Seandainya dulu proses tukar menukar, baik penyerahan administrasi dan obyeknya sudah saling menguasai, tidak akan bermasalah seperti ini. “Tapi ada indikasi belum penyerahan fisik. Administrasi tuntas, tapi fisik belum tuntas,” ungkapnya.
Diakui, keribetannya sendiri ada di dokumen, sehingga pihaknya ingin mengumpulkan selengkap-lengkapnya. Siapa penukarnya, dimana obyek, dan besaran volumenya. Justru dokumen yang tercecer itu dicari, kalau di aset memang ada dokumennya tapi belum lengkap. Hal itu karena Kantor Aset sudah beberapa kali keluar-masuk dari sekretariat. Dengan kelembagaan sering pindah, membuat data tercecer, sehingga berdampak terhadap penataan.
“Kalau dulu pengelolaannya bagus, maka gampang diketahui. Makanya itu perlu diperbaiki. Yang jelas, kami berkomitmen menuntaskan soal aset tersebut,” tekadnya. (flo)
