PRAYA – Puluhan warga Desa Barejulat Kecamatan Jonggat mendatangi kantor desanya, Selasa (9/2). Massa yang mengatasnamakan dirinya Forum Barejulat Besatu ini datang mempertanyakan semrawutnya pengelolaan anggaran di desa mereka.
Warga yang membawa keranda mayat dan spanduk ini menysinyalir banyaknya penyimpangan yang dilakukan pihak desa dalam melaksanakan berbagai program. Bahkan ada juga program yang diduga fiktif yang kemudian diduga kuat menimbulkan kerugian negara. Atas persoalan itu, warga mendesak agar kepala desa sebaiknya mundur dari jabatannya.
Korlap aksi, Najamudin menegaskan, kadatangan warga ini bukan hanya dari satu dusun, melainkan banyak dusun. Mereka datang untuk menyuarakan apa yang menjadi temuan dan banyaknya aduan dari masyarakat terkait setiap penganggaran di desa yang dianggap tidak transparan. “Kami melihat banyak kebohongan, seharusnya kades adalah pelayan dan penuntun kami. Tapi bukan transparansi yang ditunjukan tapi kebohongan. Maka akan sangat wajar masyarakat mendatangi pihak desa untuk mempertanyakan apa yang sudah dilakukan selama ini,” ungkap Najamuddin saat berorasi di depan kantor desa, kemarin.
Pihaknya mempertanyakan banyak program yang dilaksanakan tahun anggaran 2019 dan 2020. Baik anggaran yang bersumber dari alokasi dana desa maupun dana desa (ADD-DD). Seperti pembukaan 11 jalan desa yang dilakukan di 11 dusun. Massa juga mempertanyakan tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam proyek ini. “Termasuk yang menyewakan alat di dalam pembuakaan jalan tersebut siapa. Ada juga rehab posyandu 2019 di 11 dusun dan banyak permasalahan lainnya,” beber Najamudin.
Selain itu, ada juga program pembangunan sumur bor dan pembangunan gapura yang dianggap pengerjaannya tidak sesuai, bahkan terindikasi juga dalam berbagai program ada pemalsuan tanda tangan. Pemalsuan tanda tangan ini diduga dilakukan untuk memuluskan berbagai program yang tidak sesuai ini. “Kami hadir bukan atas dasar diskusi kemarin sore, kami sudah kumpulkan alat bukti dengan keliling di 11 dusun untuk meninjau. Jadi kami melihat program ada yang dibangun tapi belum selesai. Ada juga yang kami duga fiktif dan ini menjadi catatan hitam, apalagi tuntutan kita tidak bisa dijawab,” tukasnya.
Permasalahan yang sangat fatal yakni dugaan korupsi belanja di UD Karya Agung dan memakai stempel Karya Agung. Setelah dicek ternyata pihak UD ini tidak pernah menerima sepeser pun. UD ini juga mengaku tidak pernah memperjual-belikan barang kepada pihak desa. “Jadi dari pembelanjaan itu tadi semua difiktifkan, karena menggunakan stempel dari UD yang sudah mengakui langsung bahwa mereka (pihak desa, red) tidak pernah membeli di UD ini. Makanya sudah jelas adanya berbagai penyimpangan dan kami meminta agar kades mengundurkan diri dari jabatannya,” tegasnya.
Kepala Desa Barejulat, Selim tidak terlalu banyak menanggapi apa yang menjadi tuntutan dari masa aksi. Terlebih saat ini masa sudah melaporkan mereka ke aparat penegak hukum (APH). Pihaknya menghormati peroses hukum yang sedang berjalan saat ini. “Apa yang menjadi tuntutan warga ini sudah disampaikan di Polres Lombok Tengah, maka saya siap untuk menjalani proses. Kalaupun nanti saya terbukti, maka saya siap dipenjara dan saya akan siap untuk dipanggil untuk menjelaskan berbagai proses dalam setiap program yang ada,” ungkap Selim. (met)
