MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB sangat menyesalkan terjadinya polemik angkutan online dengan angkutan konvensional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah. Termasuk kejadian pengusiran angkutan online di Pelabugan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Jamaludin mengatakan perlu dibentuk satuan tugas (Satgas) transportasi untuk mengatasi kasus persekusi angkutan online di kawasan objek wisata, sehingga kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang lagi.
Pasalnya, pemerintah sudah maksimal melakukan promosi, bahkan sampai ke luar negeri, agar wisatawan domestik maupun mancanegara datang ke NTB. Namun pariwisata di NTB kembali tercoreng oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Perlu dibuatkan Satgas supaya tidak terulang dan terulang lagi. Siapa anggotanya, ya pelaku-pelaku industri transportasi itu sendiri, biar saling memgingatkan,” kata Jamaluddin kepada Radar Lombok, Rabu (20/9).
Pihaknya menyarankan agar penyelesaian sengketa ini dilakukan bersama-sama. Perlu duduk bersama antara Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Organisasi Angkutan Darat (Organda) serta pihak-pihak terkait. Demi menjaga agar kondisi pariwisata di NTB tetap aman, tertib dan damai. Sesuai yang terkandung dalam Sapta Pesona.
“Pemerintah tidak akan mampu mengurus ini semua kalau tidak ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Seharusnya itu (pertikaian, red) tidak perlu terjadi. Masalahnya kecil sekali. Tapi gara-gara itu, orang lain jadi rugi, angkutan konvensional rugi, angkutan online rugi, dan semua pelaku industri pariwisata di NTB rugi,” ucapnya.
Selaim mencoreng citra pariwisata NTB yang sudah dibangun susah payah. Kejadian tersebut juga memberikan dampak kerugian terhadap industri pariwsata di NTB. Mulai dari industri transportasi, industri perhotelan dan restoran, bahkan sampai rumah makan dan UMKM turut merasakan dampak buruknya. “Ketika hal-hal itu terus terjadi, maka sedikit wisatawan yang mau datang ke NTB,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan rebutan penumpang seharusnya tidak perlu terjadi, jika mengacu pada regulasi. Teruntuk angkutan online, Jamal mengingatkan jika memang lokasi tersebut bukan kawasannya, maka ada baiknya jangan dilanggar. “Ini mis komunikasi saja. Tapi kalau mis komunikasi ini dibiarkan terus dan berkembang, maka ini ibarat api dalam sekam,” katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Moh. Faozal mengatakan akan melakukan penataan kembali tentang masalah transportasi darat di Kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Salah satunya dengan berafiliasi dengan aplikasi online, demi menyelesaikan konflik antara transportasi online dan transportasi di lokasi. “Satu-satunya jalan, berafiliasi dengan sistem,” singkatnya. (rat)
