MATARAM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB Ruslan Turmuzi menyoroti meningkatnya dua item belanja dalam nota keuangan ranperda tentang perubahan APBD 2022. Yakni, belanja operasi direncanakan sebesar Rp 3,986 triliun lebih mengalami peningkatan 0,5 persen atau Rp 23,10 miliar lebih, dari APBD murni sebesar Rp 3,963 triliun lebih. Kemudian belanja hibah mengalami kenaikan dari Rp 163 miliar lebih menjadi Rp 286 miliar lebih, setara 63,44 persen atau naik sebesar Rp 103 miliar lebih. “Kenaikan ini sangat tidak rasional di tengah kondisi fiskal daerah yang relatif terbatas dan sulit,” kritik Ruslan Turmuzi, Kamis (15/9).
Menurutnya, di tengah kondisi APBD mengalami defisit, semestinya belanja modal yang diperbanyak. Bukan justru memperbesar belanja operasi dan belanja hibah. Meski belanja modal direncanakan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 1,447 triliun lebih. Angka ini meningkat 24,09 persen atau sejumlah Rp 280,95 miliar rupiah dari APBD murni sejumlah Rp 1,166 triliun lebih. ‘’Untuk apa kegunaan belanja operasi dan tidak memberikan dampak langsung ke masyarakat,” sambung anggota Komisi IV DPRD NTB ini.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Ahmad Puaddi juga mempertanyakan sikap pimpinan DPRD NTB langsung mengarahkan untuk membahas dan menindaklanjuti nota keuangan tentang perubahan APBD 2022. Padahal, belum pernah dilakukan pembahasan terkait pra nota keuangan perubahan APBD 2022 menjadi tindak lanjut dari nota keuangan tersebut. “Tapi kok tiba-tiba kita diarahkan untuk membahas terkait nota keuangan perubahan APBD 2022,” kata Puaddi dalam interupsinya terhadap Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda.
Namun rupanya, interupsi dilakukan Puaddi itu diabaikan pimpinan DPRD NTB. Pimpinan DPRD NTB tetap melanjutkan agenda penjelasan Gubernur NTB tentang nota keuangan perubahan APBD 2022.
Pertanyaan serupa juga disampaikan oleh Mori Hanafi. Dia mempertanyakan, membengkak belanja operasi dan belanja hibah ditengah kondisi keuangan daerah yang relatif sulit. Semestinya, dalam penyusunan nota keuangan perubahan APBD 2022, tetap mengedepankan aspek kehati-hatian dan proporsional. Pasalnya, itu akan sangat berdampak terhadap proyeksi APBD murni 2023 mendatang. “Ini yang perlu saya ingatkan di tengah keuangan daerah terbatas dan masih menyisakkan persoalan,” katanya. (yan)
