TANJUNG – Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Lombok Utara dan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara akan segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menerapkan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan.
Hal ini perlu dilakukan untuk mengambil langkah-langkah terhadap kebijakan pusat tersebut. “Kami baru melaporkan ke pak bupati, insya Allah hari Senin akan melakukan pertemuan dengan Pemda supaya pernyataan (keputusan) dari Pemda, karena tidak bisa siap atau tidak harus punya langkah atas aturan tersebut,” kata Kepala Dikpora Lombok Utara Suhrawardi, Kamis (15/6).
Langkah-langkah yang dimaksud adalah apakah tahap pelaksanaan dilakukan secara bertahap dengan cara tahun ini melakukan persiapan, baru tahun depan memulai pelaksanaannya. “Memang ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, karena sudah peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen) dari Mendikbud yang sudah kami terima,” terangnya.
Dari kebijakan ini, menurut Suhrawardi, terdapat masalah dalam sosialisasi sehingga menyebabkan persepsi yang berbeda, karena masyarakat membayarkan sekolah lima hari harus belajar dari pagi sampai sore dalam kelas. Sebenarnya jam belajar tetap seperti sekarang, dan sisanya kegiatan ekstrakulikuler seperti mengaji di pondok, pramuka, dan lainnya akan tetap dilaksanakan hanya saja perlu kontrol. “Persepsi ini yang harus dilakukan, masalah sosialisasi dan pemahanan harus sama,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyatakan, jika melihat kondisi yang ada di Lombok Utara, saat ini justru sedang memperjuangkan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pendidikan, misalkan anak-anak kemampuan sekolah menerima tiga lokal maka terima tiga lokal. Kalau ada masuk sampai sore tentu mengkhawatirkan kesiapan sendiri, secara teknis anak-anak yang sekolah harus makan juga apakah makanan orang tua atau pemda. “Jika pun menggunakan anggaran perlu diusulkan juga, akan mengkhawtirkan orang tua,” ucapnya.
Selain itu, dikhawatirkan akan menghilangkan anak-anak yang mengaji sore tentu menjadi persoalan. Termasuk juga akan mempertimbangkan jam tambahan guru-guru. “Kesimpulan kita harus ditinjau ulang,” tegasnya.
Menurutnya, dengan dua hari yang lowong justru akan banyak disia-siakan, karena dikhwtirkan anak-anak lebih banyak bermain dengan waktu dua hari libur tersebut. (flo)
