TANJUNG – Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Lombok Utara terus berupaya mengejar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada sektor pendidikan. Ada dua dua indikator utama yang harus dituntaskan, yaitu angka lama sekolah dan buta aksara.
“Di sektor pendidikan, sesuai RPJMD bagaimana kami harus meningkatkan dan memacu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan IPM,” terang Kepala Dikbudpora Lombok Utara H. Suhrawardi kepada Radar Lombok, kemarin (7/12).
Ia menjelaskan, pada persoalan buta aksara pihaknya akan konsisten menuntaskan 2 ribu orang. Pihaknya akan menggunakan sistem ‘blok area’ yang dimulai dengan Desa Gumantar Kecamatan Bayan, baru selanjutnya membuat kampung buta aksara yang akan dibarengi dengan pelatihan supaya kemampuan keaksaraan bisa terpelihara.
Jumlah angka buta aksara di Lombok Utara pada tahun 2010 mencapai 24 ribu orang. Sejak tahun itu, pihaknya berupaya memberikan pembelajaran secara ful strategi kepada masyarakat yang buta aksara di lima kecamatan melalui sumber anggaran melalui APBD Kabupaten dan Provinsi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). “Kami ful strategi dari tahun 2010 hingga 2014 sehingga berhasil menurunkan angka buta aksara mencapai 20 ribu lebih. Atas keberhasilan ini, Lombok Utara mendapatkan penghargaan pada HUT NTB tahun lalu. Namun, menurut data BPS masih tersisa sebanyak 2,600 orang, yang paling banyak di Kecamatan Bayan. Makanya, kami memulai dari Bayan,” ungkapnya.
Selanjutnya, pada angka lama sekolah. Pihaknya bergerak ke lingkungan sekolah dengan mengadakan literasi dan nomerisasi di sekolah bekerjasama dengan lembaga-lembaga luar yang fokus terhadap pendidikan, seperti program Inovasi dengan menyasar peningkatan kapasitas guru terhadap mutu pembelajaran dalam memberikan penilaian. “Ini kita lakukan selama tiga tahun kedepan dan dimulai gerakan secara masif pada tahun depan. Kita ingin kapasitas guru di kelas bisa fokus dan sistem penilaian lebih baik. Karena, kami ingin angka lama sekolah bisa turun, sekarang ini tinggal 0,8 dari angka 4,1,” jelasnya.
Selain itu, kata Suhrawardi, di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pihaknya akan memberikan regulasi pada standarisasi penyelenggaraan PAUD melalui kelembagaan supaya mereka (lembaga PAUD) di Lombok Utara bisa terakreditasi dan diakui secara nasional, termasuk sekolah-sekolah formal lainnya. “Yang sudah mengantongi akreditasi A baru tercapai 20 persen. Kami menargetkan dua tahun kedepan bisa tercapai 70 persen,” harapnya.(flo)
