MATARAM—Selama tiga hari berturut-turut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terus kedatangan orangtua siswa.
Kamis kemarin, (13/7) puluhan warga lintas kecamatan kembali menggedor kantor itu memprotes sistem zonasi terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Warga yang datang tercatat dari beberapa kecamatan di Kota Mataram seperti Kecamatan Mataram, Selaparang, Ampenan, Sekarbela dan masih banyak lagi.
Salah satu warga yang mengaku orang tua siswa, Hamka mengatakan, sudah tiga kali berturut-turut pihaknya mendatangi Dikbud NTB. warga Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang ini mendatangi Dikbud NTB tidak jauh beda dengan hari-hari sebelumnya, yakni ingin memperjelas sistem zonasi yang dianggap tidak beres.
“Saya sudah tiga kali mendatangi Kantor Dikbud ini, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Justru kita hanya disuruh menunggu terus,” katanya.
Sepengetahuan pihaknya, prinsip sistem zonasi adalah mempermudah masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah terdekat. Sistem ini disebutnya tanpa harus melihat NEM. Nyatanya, praktek sistem zonasi masih saja tidak sesuai tujuan.
Katanya, karena ketidakjelasan yang diberikan Dikbud NTB, pihaknya belum berani mencabut berkas anaknya dari sekolah terdekat tempatnya mendaftar. “Sampai saat ini kami belum berani mencabut berkas, meskipun anak kami nantinya tidak lulus,” terangnya.
Keluhan-keluhan yang dilontarkan sebelumnya, jelasnya, tak kunjung mendapat kejelasan. Alih-alih diberikan jawaban, ia dan sejumlah warga diminta menunggu hingga sore.
Tidak hanya itu, Hamka meminta Dikbud memperjelas sistem zonasi. Peraturan Gubernur (Pergub) NTB terkait pemangkasan jumlah siswa di tiap-tiap sekolah negeri diminta untuk dicabut. Harapan,anak anak warga yang ada di Kota Mataram bisa mencicipi bangku pendidikan yang memadai.
Hemat dia, jika aturan ini dibiarkan terus berlaku, maka masyarakat yang menyekolahkan anaknya akan semakin minim. Ia juga meminta agar larangan terkait double shift sebaiknya dicabut.
Selain Hamka, ada juga warga lain yang mengeluhkan hal serupa. Sistem zonasi yang diterapkan dikbud dianggap telah membuat rumit proses anak didik masuk sekolah. Ia berharap anaknya bisa diakomodir di sekolah terdekat, nayatanya masih ada penolakan.
Ditegaskan, tujuan zonasi mempermudah masyarakat yang dekat dari zona sekolah itu sendiri. Kenyataannya justeru berbeda, anaknya yang disekolahkan di sekolah terdekat malah ditolak.
Sementara, Sekretaris Dinas Dikbud NTB, H. Syukran, saat dimintai tanggapannya, melempar masalah ii ke masing-masing Kabid. Begitu juga, setelah wartawan coba konfirmasi Kabid Pembinaan SMA dan Kepala Dinas Dikbud NTB terkait kedatangan masyarakat tersebut. Tak satu pun merespon dengan dalih akan dirapatkan dulu bersama pihak terkait. (cr-rie)
