MATARAM—Maraknya SMA dan SMK di NTB membuat pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan membatasi pembangunan sekolah tersebut. Pembatasan pembangunan atau izin ini akan berlaku pada sekolah negeri dan swasta.
“Kedepan kami akan batasi pembangunan sekolah yang menjamur di setiap kecamatan yang ada di NTB,” Kata Kepala Dikbud NTB, H. Muh. Suruji, Jumat (17/3).
Menjamurnya SMA/SMK di NTB, jelasnya, perlu ada kebijakan yang membatasi izin pembangunannya. Kebijakan ini dianggap selaras terhadap program penataan SMK. Lewat kebijakan ini program penataan SMK diharap berjalan mulus.
[postingan number=3 tag=”mataram”]
Katanya, pembangunan SMA dan SMK negeri maupun swasta harus dilihat berdasarkan kebutuhan di setiap kecamatan yang ada di NTB. Solusi yang ditawari oleh Suruji adalah, sekolah-sekolah yang sudah ada harus diperkuat. Mengingat belakangan ini, pemerintah tidak membutuhkan kuantitas lagi melainkan kualitas harus diutamakan.
Praktis, dengan pembatasan izin dan pembangunan sekolah harus diikuti oleh setiap pihak. Istilah yang dilakukannya ini adalah sistem kendali yang disiplin dan sungguh-sungguh di setiap daerah.
Dalam kasus ini juga pihaknya mengkahwatirkan jangan sampai kesannya sekolah menjadi penyumbang pengangguran. Bahkan, pihaknya dengan tegas menyatakan, pembangunan atau penambahan sekolah jenjang SMA sederajat di NTB harus dihentikan dulu.
“Saya rasa di NTB, sudah saatnya kita batasi sekolah, kita perkuat saja sekolah yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan NTB, Syamsul Anwar mengatakan, pembatasan yang akan diberlakukan terhadap sekolah yang ada di NTB dianggap cukup menarik. Disamping itu, Anwar yakin dengan Dikbud bahwa semua yang akan dilakukan pasti memiliki alasan yang mendasar.
“Sangat tepat jika sekolah jenjang SMA/SMK dibatasi,” ujarnya.
Apalagi belakangan ini pemerintah melalui Mendikbud RI sangat memperhatikan kualitas pendidikan. Hal ini terbukti dari berbagai program yang dilakukan pihak pusat, jelas dengan rencana ini akan bisa sedikit teratasi. (cr-rie)
