PRAYA-Puluhan guru yang tergabung dalam Serikat Guru Madrasah (Sigma) Lombok Tengah, mengadukan nasib mereka ke Kantor DPRD setempat, kemarin (19/5).
Mereka mengaku, guru madrasah hanya dijadikan ‘pemadam kebakaran’ politik saja. Saat pemilihan politik berlangsung, baik kepala daerah maupun anggota legislatif, para guru madrasah ini didambakan. Suara mereka diminta untuk secara politis untuk memuluskan jalan pemilihan menuju kursi kekuasaan.
Namun, setelah itu mereka dicampaknnya pemangku kebijakan tanpa ada yang memperhatikannya. Guru madrasah tak lebih dari sekedar anak tiri yang nasib dan kesejahteraanya diabaikan pemerintah selama ini. ‘’Kami ini tidak lebih dianggap sebagai pemadam kebakaran saat pesta politik berlangsung. Kalau lagi pemilihan, para politisi ramai-ramai datang ke ponpes meminta dukungan. Ketika kepentingan mereka sudah tercapai, mereka menghilang dan mencampakkan guru madrasah,’’ cetus Ketua Sigma Lombok Tengah, L Agung Pambudi di hadapan anggota Komisi IV yang menemuinya, kemarin.
Ditegaskan Agung, jumlah guru madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Tengah, saat ini sebanyak 10 ribu orang. Jika jumlah ini dikalkulasikan dengan anak istri mereka, maka jumlahnya tiga kali lipat. Secara politis, suara mereka sudah diminta untuk disumbangkan dalam Pilkada 2015 lalu.
Namun, jerih payah dukungan mereka diabaikan selama ini. Semestinya, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Suhaili FT dan L Pathul Bahri (Suhaili-Pathul) bercaka, siapa yang telah membawanya duduk di singgasana bupati dan wabup saat ini.
Agung menegaskan, pihaknya tidak membutuhkan tali asih banyak dari pemkab. Hanya sebatas mengharapkan tunjangan fungsional (TF) sebesar Rp 150 ribu per orang setiap bulannya. Kemudian rutin memberikan bantuan operasional madrasah. Sehingga madrasah dan gurunya tidak merasa dianaktirikan. ‘’Kami minta bupati dan wakil bupati memberikan intensif bagi para guru madrasah ini dari APBD. Kalau bisa mulai APBD perubahan bulan Agustus mendatang ini, karena tahun 2014 juga kami sudah meminta tapi tidak pernah terealisasi,’’ ungkapnya.
Lebih jauh Agung meminta, pemerintah juga harus memandang keberadaan Kementerian Agama yang telah banyak membantu pemerintah dalam memajukan daerah ini. Serta memperhatikan organisasi Sigma sebagai penyambung dari kemenag dalam melaksanakan pendidikan di tingkat bawah. “Organisasi Sigma ini adalah organisasi yang mewadahi semua madrasah se Lombok Tengah,’’ sebutnya.
Agung menguak, madrasah di Lombok Tengah ini telah mampu menunjukkan dirinya sebagai lembaga pendidikan terbaik. Sebut saja ketika sekolah negeri tidak mampu sebagai utusan dalam Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat nasional tahun 2015. Madrasah mampu hadir sebagai penggantinya. Seperti MTsN Model Praya, yang telah mengangkat nama baik Lombok Tengah dan NTB di tingkat nasional. “Saya tidak pernah memandang remeh sekolah, namun keberhasilan madrasah juga perlu diperhitungkan, temasuk jasa mereka,” ujarnya.
Terlebih, kata dia, saat ini Lombok Tengah dipimpin lulusan madrasah, baik bupati dan wakil bupati. ‘’Untuk itu, kami mohon agar anggota DPRD Lombok Tengah bisa menyampaikan keluhan kami ini,’’ pungkasnya.
Sekretaris Komis IV DPRD Lombok Tengah, Didik Ariesta yang menemui Sigma mengakui, kalau selama ini perjuangan guru madrasah tidak kalah dengan perjuangan guru di sekolah. Namun, guru di madrasah tidak pernah mengeluh meski hanya mengandalkan gaji dari yayasan, yang jumlahnya sangat sedikit. “Saya juga dulu tercatat sebagai guru madrasah aktif, termasuk saat ini masih sebagai guru madrasah. Jadi sedikit tidak saya sudah mengerti dengan kondisi madrasah,” ungkapnya.
Terhadap hal ini, pihaknya akan mendorong agar tuntutan ini menjadi kenyataan. “Saya akan dorong melalui rapat, agar Pemkab Lombok Tengah bisa memperhatikan madrasah. Karena kontribusi madrasah sangat besar dan lebih besar jasa madrasah dari pada sekolah,” sebutnya. (cr-ap)
