MATARAM—Pasca ditetapkannya alih kelola jenjang pendidikan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi (Pemprov), nasib ribuan guru honorer tak jelas. Hingga saat ini SK guru honorer dari Pemprov NTB tak kunjung dikeluarkan.
“Ya sejauh ini memang belum ada SK dari Pemprov NTB. Ini sudah hampir 6 bulan sejak alih kelola,” kata Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Aidy Furqan, Jumat kemarin (12/5).
Ribuan guru yang belum mendapat SK dari Pemprov NTB ini, sebutnya, sebelumnya sudah mendapat SK dari Pemkab dan Pemkot asal tempat masing-masing guru mengajar. Hanya saja SK yang telah diperolah dari Pemkab atau Pemkot itu disebutnya tidak bisa dijadikan patokan. Otomatis, untuk sementara para guru ini harus mendapat SK dari kepala sekolah masing-masing.
Konsekuensi belum keluarnya SK dari Pemprov, praktis segala beban penggajian atau honor guru dilimpahkan ke sekolah masing-masing. Namun demikian, sistem penggajian ini anggarannya bersumber dari dana komite sekolah.
Meski SK tidak keluar, terangnya, Dikbud NTB diklaim memiliki rencana lebih baik terhadap nasib para guru honorer. Rencananya, Dikbud akan menyusun rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang disesuaikan dengan Aparatur Sispil Negara (ASN).
Lantaran itu, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada seluruh guru honor yang berjumlah 8 ribuan itu untuk diakomodir. Hanya saja, jumlah guru tersebut akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan guru di NTB.
“Tetap kami akan perhatikan mereka, tapi kami sedang menyusunnya,” lanjut Aidy.
Lantaran belum keluarnya SK tersebut, berhembus isu akan ada kebijakan untuk merumahkan sebanyak 6 ribu guru honorer. Terhadap isu ini dengan tegas dibantah pihaknya.
Tindakan merumahkan guru honorer jelasnya, berdampak sangat signifikan. Kebijakan itu juga dianggap sangat tidak manusiawi. Karena itu, pihaknya mengaku terus berusaha mencarikan jalan keluar terbaik.
Aidy lantas membeberkan, saat ini NTB sedang dalam kondisi over kapasitas terkait jumlah guru honorer. Jumlah guru honorer disebutnya melampaui jumlah ideal yang dibutuhkan.
Berdasarkan data yang dipegang pihaknya, guru PNS di NTB berjumlah sekitar 7 ribuan. Sementara guru honor mencapai 8 ribuan.
Dari data itu, jumlah guru di NTB disebutnya sudah sangat besar. “Memang kita kelebihan guru saat ini, tapi bukan berarti kita harus PHK mereka, melainkan ada cara yang bijak kita siapkan agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan di NTB ini,” tambahnya.
Sesuai perhitungannya, dalam penyusunan P3K tersebut, pihaknya akan mengutamakan para guru honor yang sudah mengabdi cukup lama di SMA, SMK dan SLB. Kurang lebih pihaknya akan merekrut 3 ribuan guru honor untuk menambahkan kekurangan guru PNS yang ada.
Adapun sisa dari 3 ribu guru yang direkrutnya itu tetap akan dibiarkan mengabdi di sekolah tempat mereka mengajar. Sistem penggajian mereka akan diusahakan dari dana Komite Sekolah dan dibantu oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Terpisah, Ketua Komisi V DPRD NTB, Hj. Wartiah mengatakan, persoalan ini memang sangat rumit. Di satu sisi Pemprov harus menanggung beban yang tidak sedikit. Di sisi berlainan sudah menjadi kewajiban pemerintah membayarkan honor para guru honorer.
“Butuh waktu untuk mencarikan solusi masalah ini,” ujarnya.
Apalagi sebelumnya, sebelum SMA/SMK dan SLB diambil alih oleh Pemprov banyak guru honor yang sudah mendapat SK dari bupati dan walikota. Sementara saat ini nasib mereka belum jelas akibat dari alih kelola tersebut.
Namun dia selaku wakil rakyat percaya terhadap Dikbud NTB, karena sudah ada cara untuk mengatasi mengatasi masalah tersebut. Caranya yakni dengan rekrutmen terhadap para guru tersebut.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, H Ali Rahim mengakatan, guru honor SMA/SMK memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan guru PNS. Dari data PGRI, jumlah guru honor SMA/SMK sebanyak 9 ribuan orang. Sementara guru PNS jumlahnya 7 ribuan orang.
Kendati demikian, banyaknya guru honor ini karena kebutuhan, tidak serta merta ada begitu saja. “Apalagi guru produktif sangat dibutuhkan di SMK,” kata dia.
Dari sisi kualitas, Ali membeberkan, guru honor dan PNS hampir sama. Bahkan kecenderungan guru honorer yang masih muda lebih kreatif. Mereka kerap mengajar dengan teknik pembelajaran menyenangkan. Praktis, tidak jarang siswa lebih senang diberikan materi oleh guru muda.
Ali meminta kepada Pemprov NTB paling tidak membuatkan SK kepada guru honor. Dengan begitu jelas gaji yang akan diterima para guru. Selain itu, dengan adanya SK ini, guru juga memiliki peluang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG).
“Kalau mereka sudah disertifikasi maka jelas mereka akan lebih sejahtera,” tutupnya. (cr-rie)
