Dewan Kritisi Penanggulangan Kemiskinan

Muhammad Akri (AHMAD YANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Bidang Sosial, Muhammad Akri mengkritisi kinerja pemerintahan Dr Zulkiflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah, terkait penanggulangan kemiskinan di NTB pada tahun anggaran 2022.
Sebagaimana disampaikan Gubernur NTB Dr Zulkiflimansyah dalam penyampaian LKPJ Gubernur NTB tahun anggaran 2022, disebutkan bahwa penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan dari 13,83 persen pada tahun 2021, menjadi 13,82 persen pada tahun 2022.
“Kita lihat penanggulangan kemiskinan sama sekali tidak ada progress. Atau tidak ada capaian sama sekali,” kritik Ketua Fraksi PPP DPRD NTB ini kepada Radar Lombok.

Pada LKPJ itu, Pemprov berdalih tidak adanya capaian dalam penanggungan kemiskinan di NTB, akibat adanya kenaikan harga bahan pokok. Hal itu dipicu dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berakibat inflasi menjadi 6,23 persen, serta ada kenaikan garis kemiskinan dari Rp 441.711 pada tahun 2021 menjadi Rp 489.954 pada tahun 2022.

Akri menilai, dengan kondisi yang ada, menurutnya Pemprov relatif tidak ada upaya inovasi dan terobosan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan tersebut. Sehingga angka kemiskinan di NTB masih cukup tinggi.
“Sama sekali tidak ada kinerja Pemprov dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan di daerah,” tandas politisi PPP tersebut.
Menurutnya, angka kemiskinan masih jadi momok bagi pemerintahan Zul-Rohmi. Meski diakui, persoalan pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi problem di NTB saja, tetapi juga di daerah lainnya.

Baca Juga :  Target Penonton WSBK di Atas 50 Ribu

Namun menurutnya, hal itu tidak lantas menjadikan masyarakat NTB tidak meraih kesejahteraaan ditengah pesatnya pembangunan. Terutama pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB. “Masih banyak masyarakat kita yang belum merasakan pembangunan ini. Terbukti dengan masih tingginya angka kemiskinan di NTB,” terangnya.
Dengan sisa masa jabatan pemerintahan Zul-Rohmi yang tinggal lima bulan lagi, relatif memang tidak bisa diharapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan di NTB. Angka kemiskinan masih tinggi di NTB, sehingga akan jadi persoalan yang dihadapi oleh penjabat Gubernur NTB ke depan.

Pihaknya juga tidak bisa menaruh harapan terlalu tinggi terhadap Penjabat Gubernur dalam melakukan upaya program pengentasan kemiskinan di daerah. Pasalnya, Penjabat Gubernur akan menjabat selama 1,5 tahun, dan itu akan berlangsung di tahun politik.

Sehingga kemungkinan besar, energi dan tenaga dari Penjabat Gubernur akan lebih banyak tersita untuk menjaga dan menjalin stabilitas dan kondusifitas di daerah di tahun politik tersebut. “Persoalan kemiskinan ini masih akan jadi PR bagi siapa nanti Gubernur terpilih hasil Pilkada NTB 2024,” tandasnya.
Kendati demikian, pihaknya berharap Pemprov NTB mampu memprioritaskan pada program penurunan angka kemiskinan, di sisa lima bulan berakhir pemerintahan Zul-Rohmi.

Akri kemudian menyebut sebagaimana data BPS, bahwa Provinsi NTB berada pada posisi 10 besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. “Artinya, banyak masyarakat kita di NTB yang belum hidup sejahtera,” ungkapnya.
Selain persoalan kemiskinan, Akri juga mengkritisi terkait masih tingginya angka pengangguran di NTB. Meski memang sebagaimana disampaikan Gubernur dalam LKPJ, ada penurunan angka pengangguran 3,01 persen pada Agustus 2021, dan 2,09 persen pada pada tahun 2022.

Baca Juga :  Pengapalan Pasir Besi Disebut Sumbang Kerugian Negara

Namun relatif tingkat pengangguran tetap tinggi di NTB, sebagaimana disebutkan BPS bahwa jumlah pengangguran di NTB pada tahun 2022 capai 80.830 jiwa. Jumlah itu berkurang dibandingkan pada tahun 2021 capai 82.490 jiwa. “Tetap saja pengangguran masih akan jadi momok bagi siapa nanti Gubernur yang akan memimpin NTB kedepan,” tandasnya.

Sementara Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya masih melakukan kajian dan telaah terhadap LKPJ yang disampaikan Gubernur NTB pada tahun anggaran 2022. Pihaknya nanti, akan menyampaikan pandangan Komisi V terhadap LKPJ Gubernur NTB tersebut. “Pandangan Komisi V sedang kita siapkan,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah mengungkapkan pihaknya menyerahkan kepada masing-masing komisi, jika dianggap ada hal yang perlu dipertanyakan. “Kita serahkan kepada komisi, jika ada hal masih dianggap mengganjal,” lugasnya. (yan)

Komentar Anda