MATARAM – Kinerja pemerintahan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah menunai sorotan tajam dari para wakil rakyat di DPRD NTB.
Program kerja dan capaian kinerja dari Zul-Rohmi sangat jauh dari harapan. Berbagai persoalan terjadi di Pemprov NTB memaksa wakil rakyat untuk menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan dan menggali lebih dalam terkait persoalan ada.
Wacana hak interpelasi itu pertama kali digulirkan oleh fraksi Partai Demokrat. Bak gayung bersambut, wacana hak interpelasi itu pun disambut oleh fraksi partai lain. “Kita melihat ada hal yang harus diluruskan oleh fraksi Demokrat di pemerintahan Zul-Rohmi,” kata anggota fraksi Partai Demokrat, M Rais Ishak di kantor DPRD NTB, kemarin (21/1).
Menurutnya, fraksi Partai Demokrat tak puas kinerja pemerintahan Zul-Rohmi. Berbagai persoalan terjadi dilingkup Pemprov NTB membuat jalan pemerintahan Zul-Rohmi agak tersendat, dan tata kelola pemerintahan tidak berjalan baik. Akibatnya, berbagai program kerja Zul-Rohmi tidak bisa terlaksana baik.
Misalnya, dalam APBD murni dan APBD perubahan 2020, banyak program yang seharusnya terbayarkan tetapi tidak terbayarkan. Termasuk dana pokir dan aspirasi dewan tidak terbayarkan. “Dengan hak interpelasi ini, kita ingin tahu secara jelas dan detail, apa penyebab terjadi ini semua,” ucap politisi partai Demokrat asal Loteng tersebut.
Menurutnya, dari telaah dan kajian fraksi Partai Demokrat, kinerja Zul-Rohmi sangat tidak memuaskan bahkan mengecewakan. Dengan hak interpelasi itu, fraksi Partai Demokrat ingin membantu dan menguraikan persoalan dan mencari solusi terbaik dalam mengatasi persoalan tersebut.
Bagaimanapun, partai Demokrat adalah salah satu parpol pengusung Zul-Rohmi dalam pilkada NTB 2018 lalu. Sehingga menjadi kewajiban dan tanggung jawab partai Demokrat untuk mengingatkan dan meluruskan jika ada hal menyimpang. “Kita ingin bantu Zul-Rohmi untuk mencari solusi terhadap persoalan ada. Hak interpelasi akan kita sampaikan dalam waktu dekat ini di sidang paripurna,” paparnya.
Wacana hak interpelasi digulirkan oleh fraksi Partai Demokrat pun disambut baik oleh fraksi parpol lain. Anggota fraksi PAN DPRD NTB, Najamudin Mustafa menegaskan, fraksi PAN akan mendukung hak interpelasi tersebut.
Najam pun kritik tata kelola pemerintahan Zul-Rohmi, terutama pengelolaan keuangan amburadul. Berbagai program yang tercantum dalam APBD, dan dinyatakan sudah terealisasi. Tetapi kenyataan tidak terbayarkan, bahkan parah dibebankan kepada APBD berikutnya. Jumlah yang tidak terbayarkan pun cukup besar.
Sedangkan, di APBD berikutnya tidak ada alokasi anggaran untuk pembayaran pihak ketiga tersebut. “Padahal setiap belanja dan program di APBD harus sinkron. Katanya sudah realisasi. Tapi koh ngutang,” kritiknya.
Fraksi PPP pun menyambut baik wacana interpelasi tersebut. Anggota fraksi PPP, Syirajuddin menilai, pemerintahan Zul-Rohmi harus banyak berbenah dan melakukan perbaikan terhadap kinerjanya. “PPP dukung hak interpelasi,” kata Syirajuddin juga ketua komisi I DPRD NTB tersebut.
Baginya, hak interpelasi adalah bagian dari pengawasan dari wakil rakyat terhadap kinerja pemerintahan Zul-Rohmi yang menyangkut hajat masyarakat banyak. “Banyak program di APBD tidak terlaksana dan menyangkut hidup banyak orang. Ini mengecewakan,” tegas politisi asal Bima ini.
Senada dengan itu, Raihan Anwar juga dari fraksi NasDem akan mendukung digulirkan hak interpelasi. Baginya, semangat hak interpelasi adalah untuk korekasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan Zul-Rohmi.
Diketahui, syarat hak interpelasi minimal diusulkan 10 anggota DPRD yang berasal dari 2 fraksi. Sebab itu, dirinya cukup optimis hak interpelasi akan bisa terealisasi. “Hak interpelasi adalah hak pribadi yang melekat kepada Dewan,” pungkasnya. (yan)
