PRAYA – Rencana pembangunan pasar Renteng Kecamatan Praya dipastikan tahun 2019 ini. Cuma saja, desain bangunan pasar itu melenceng dari rencana semula.
Awalnya, pembangunan pasar ini akan dilakukan tiga lantai. Dalam perjalannya, rencana ini berubah menjadi dua lantai. Salah satu alasan perubahan ini dengan pertimbangan kenyamanan pedagang dan konsumen. Jika dibangun tiga lantai seperti rencana awal, dikhawatirkan akan memberatkan pejual.
Mengingat pembeli pastinya akan cukup kesulitan menuju lantai tiga. ‘’Meski menjadi dua lantai tapi lapak atau ruko yang kita sediakan tetap seperti sebelumnya untuk tiga lantai sekitar 1714 lapak,’’ jelas Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, Sabtu (15/6).
BACA JUGA: Pembebasan Lahan MotoGP Masih Tarik Ulur
Perubahan desain ini, lanjut Firman, juga terjadi pada volume lapak. Pada rencana sebelumnya didesain lebih luas. Sedangkan pada perubahan itu diperkecil tapi tetap sesuai standar lokasi berdagang. Rencana untuk pembanguan dua lantai itu atas dasar pertimbangan lebih mudah mengatur iklim pencahayaan serta pembuangan limbah pasar, baik limbah padat maupun limbah cair. Terlebih pasar tersebut masuk dalam kategori madya.
“Pasar Renteng ini menjadi pasar termegah yang kita punya dan kategori madya. Sehingga semua harus diatur seperti penggunaan energi untuk penanganan limbah dan beberapa penanganan khusus lainnya. Agar penanganan sesuai dengan baku mutu,” terang dia.
Firman juga mengaku, untuk tahapannya mulai bulan Juli akan dilakukan asistensi terhadap pembangunan pasar ini. Proyek yang anggarannya mencapai 170 Rp miliar ini untuk konstruksi bangunan akan dimulai pada September mendatang. “Jadi pengerjaannya selama 12 bulan dari September nanti. Ini proyek nilainya sangat banyak, makanya akan menjadi pasar termegah,” klaimnya.
BACA JUGA: Harga Tiket Mahal, Penumpang Bandara Menurun
Firmas lantas mengulas, revisi desain pembangunan pasar ini karena desain tahun 2015 akan menghabiskan anggaran Rp 170 miliar. Tapi pemerintah pusat meminta adanya penambahan sehingga desainnya harus dirubah. Semua anggarannya ditanggung pemerintah pusat. Proses lelangnya juga demikian dilakukan langsung pemerintah pusat. Daerah hanya akan mengawasi dan menerima manfaat dari pembangunan itu. “Anggarannya dua tahap, untuk blok A tahun anggaran 2019 ini dan blok B tahun 2020,” terangnya.
Firman menjelaskan, untuk blok A dimaksud adalah bangunan depan bagian barat. Baru kemudian blok B bagian timur. Desain pembangunan sedang dalam tahap revisi. “Jadi sudah tidak ada kendala. Karena hanya revisi sedikit saja untuk desain bangunan itu,” tandasnya. (met)
