MATARAM — Masyarakat Provinsi NTB tampaknya masih harus tetap bersabar. Pasalnya rencana pembangunan jalan bebas hambatan (bypass) dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, yang pernah dijanjikan Presiden Jokowi saat seremoni puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) di Lombok tahun 2016 lalu, ternyata baru memasuki tahap pra studi kelayakan atau feasibility study (FS).
“Tahun ini baru pra FS (feasibility study) saja. Kalau pra FS itu masih jauh (Pengerjaan fisik, red). Nanti kita ajukan ke pusat saja kalau anggarannya besar,” ungkap Plh Kepala Dinas PUPR NTB, Lies Nurkomalasari saat ditemui Radar Lombok di Mataram, kemarin.
Lies Nurkomalasari mengatakan pembangunan jalan “bypass” Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur itu akan dilakukan secara bertahap.
Tahap pertama dimulai dari pra FS, baru kemudian dilakukan lelang, dan setelah itu pengerjaan fisik. Pada APBD 2024, Pemprov NTB hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk melakukan pra FS. “Nanti jalan port to port ada (anggarannya, re) sudah masuk pra FS-nya. Pra FS ada anggarannya Rp1,5 miliar tahun ini,” ujarnya.
Lies menjelaskan pada tahun ini, Dinas PUPR NTB hanya melakukan pra FS proyek bypass Lembar-Kayangan jalur selatan Lombok. Dari hasil pra FS nantinya akan diketahui anggaran yang dibutuhkan. “Bertahap, pra FS dulu dikerjakan. Untuk pembangunan fisiknya kita ajukan ke pusat, kalau butuh anggaran yang besar,” bebernya.
Diketahui, saat itu Presiden Jokowi setuju pembangunan jalan layang port to port Lembar – Kayangan. Hal ini setelah melihat jalur yang ada saat ini semakin padat setiap tahun. Jalur nasional ini dilewati oleh semua jenis kendaraan, dari kendaraan umum sampai pengangkut logistik. Di saat-saat tertentu, kondisi lalu lintas di sepanjang jalur ini mengalami kemacetan.
Hasil kajian yang dilakukan Bappeda NTB bersama konsultan beberapa tahun lalu, volume capacity ratio (VCR) atau perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan di jalur Lembar – Kayangan saat ini sudah berada di angka 0,6 – 0,8. Waktu tempuh di jalur Lembar – Kayangan sekarang sudah sampai 3 jam. Ruas jalan Lembar – Kayangan merupakan jalur trans nasional Aceh – NTT, bottleneck-nya sekarang berada di Pulau Lombok. Sedangkan di Bali sudah ada jalan tol dan jalan nasionalnya lebar.
Berdasarkan hasil pra FS yang dilakukan Pemprov NTB beberapa tahun lalu, pembangunan bypass Lembar – Kayangan membutuhkan anggaran sekitar Rp4,7 triliun.
Lies menyebut awalnya rencana pembangunan bypass Lembar – Kayangan melalui jalur tengah atau bagian utara jalan negara yang melintas dari Kota Mataram sampai Lombok Timur. Tetapi karena pertimbangan ada biaya yang cukup besar dan banyak lahan produktif yang berpotensi mengalami alih fungsi, maka digeser ke jalur selatan Lombok.
Demikian Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi pun menyarankan agar bypass BIL I dan bypass Mandalika tinggal dilanjutkan ke bagian timur untuk menjadi bypass Lembar-Kayangan. “Ada arahan lain dari pimpinan melalui lingkar selatan Lombok, tapi connect dia,” terang Lies.
Sementara itu, di beberapa kesempatan, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengungkapkan bahwa rencana pembangunan jalan port to port dari Pelabuhan Lembar – Pelabuhan Kayangan sudah sejak lama, yakni sekitar tahun 2016.
Supaya proyek ini terealisasi, Pemprov NTB mengusulkan agar jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) yang sudah terbangun dari Kota Mataram, Lombok Barat sampai Lombok Tengah, tinggal dilanjutkan sampai Pelabuhan Kayangan Lombok Timur.
Gita menjelaskan, sebenarnya jalan bypass Lembar – Kayangan sudah hampir setengahnya terbangun. Tinggal melanjutkan pembangunan dari bypass Mandalika yang terletak di Desa Pengengat Lombok Tengah, kemudian ke timur menuju Pelabuhan Kayangan. Menurut Miq Gita, hal ini tanpa banyak merusak daerah pertanian yang subur di bagian utara.
Rencana awal, pembangunan bypass Lembar – Kayangan di jalur utara Pulau Lombok, mulai dari Kota Mataram, Lombok Tengah sampai Lombok Timur. Di daerah utara tersebut merupakan lahan pertanian yang subur, sehingga alih fungai lahan dikhawatirkan akan masif.
Tetapi jika dibangun di jalur selatan Pulau Lombok, Miq Gita mengatakan biayanya bisa ditekan dan alih fungsi lahan bisa diminimalisir. Itu karena kawasan selatan merupakan lahan pertanian marjinal. “Biayanya tidak sebesar di jalur utara kalau dibangun di jalur selatan. Secara teknis kita akan kaji bersama,” ujar Miq Gita. (rat)
