MATARAM — Tak kunjung dibayar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, meski pekerjaan atau proyek tahun 2022 yang dibangun telah tuntas dikerjakan. Sejumlah kontraktor atau rekanan, Rabu kemarin (3/5), mendatangi Pendopo Gubernur NTB, ketika ada momen halal bihalal yang digelar Pemprov NTB.
Kedatangan mereka itu, yakni hendak melakukan penggembokan dan memasang garis police line terhadap mobil dinas (Modis) Gubernur NTB, sebagai bentuk aksi protes para kontraktor.
Terkait itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy meluruskan maksud dan tujuan dari para kontraktor yang mendatangi Pendopo Gubernur NTB, dengan membawa gembok untuk menyegel Modis Gubernur. “Jadi tidak ada penyegelan apapun. Yang ada, Pemprov NTB komitmen melakukan pembayaran proyek kepada pihak rekanan,” tegasnya.
Penegasan senada juga disampaikan Gubernur NTB, H Zulkifilimansyah, bahwa Pemprov NTB sangat komit dalam melunasi utang kepada pihak rekanan, bahkan beberapa sudah dilunasi. “Pemprov NTB berkomitmen melunasi utang kontraktor yang ada di NTB. Beberapa bahkan sudah ada yang kita lunasi,” ucapnya.
Hanya saja sambung Gubernur, pelunasan ke kontraktor akan dilakukan secara bertahap. “Akan kita selesaikan, tetapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Insya Allah bulan Juni atau Juli mendatang akan kita selesaikan,” ujarnya.
Disampaikan Gubernur, seluruh pemerintahan di Indonesia juga mengalami hal yang sama seperti di Provinsi NTB, soal keterlambatan pembayaran proyek akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. “Kita tidak ada yang menyangka, kalau Covid-19 datang. Sehingga anggaran yang tadinya untuk pembangunan, harus dibayarkan untuk menyelamatkan jiwa orang,” tutur Gubernur.
Salah satu kontraktor, Ahmad Amrullah, kepada media membenarkan pihaknya datang ke Pendopo Gubernur NTB, untuk melakukan aksi protes, dengan menyegel mobil dinas Gubernur NTB, serta memasang garis police line, karena Pemprov NTB tak kunjung membayar pekerjaan atau proyek yang telah dikerjakan pihaknya.
“Saya tadi (kemarin, red) di Pendopo. Saya mau gembok dan segel mobil dinas Gubernur. Giliran proyek selesai, belum dibayar. Kok kontraktor saja yang disalahkan. Sekarang kita bereaksi,” kata Ahmad Amrullah.
Ahmad Amrullah bersama rekannya, Rahmatullah Jayadi, tiba di Pendopo Gubernur NTB sekitar pukul 11.05 Wita. Kedatangan Amrullah lengkap membawa gembok dan pita garis police line. Setibanya di Pendopo Gubernur NTB, Ahmad Amrullah dan kawan-kawan kemudian mencari mobil dinas milik Gubernur NTB. Namun sayang, mobil dinas dimaksud tidak ada di tempat.
Ahmad Amrullah pun bergeser ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, yang tidak jauh dari Pendopo Gubernur NTB. Namun di Kantor BPKAD ini mereka juga tidak menemukan Kepala BPKAD NTB, Samsul Rizal.
“Masalah utang tidak diurus, tapi malah sibuk dengan event-event internasional saja. Soal kewajiban membayar utang ke kontraktor ini diam-diam. Gubernur seharusnya mengayomi rakyat. Fokus bayar utang saja. Saya mau gembok mobil dinas, karena dari uang rakyat juga kan, hak kita,” ujarnya.
Pihaknya bersama sejumlah kontraktor beberapa waktu lalu juga telah mengingatkan Gubernur NTB, agar memprioritaskan membayar utang kepada kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan proyek pada tahun 2022 lalu. Namun hingga saat ini tak kunjung dibayar.
Bahkan kata Amrullah, sampai saat ini belum ada kepastian yang diberikan Pemprov NTB untuk penyelesian pembayaran kepada para kontraktor. Sehingga pihaknya mengambil lengkah untuk menggembok dan menyegel mobil dinas Gubernur NTB, sebagai bentuk kekesalan yang dinilai sangat tepat.
Selama ini aspirasi mereka tak kunjung ditanggapi, dan tidak mendapatkan atensi serius dari Pemprov NTB. “Pemprov NTB ini terlalu banyak utang, banyak janji. Dan kontraktor saja yang dizalimi. Saya mau gembok mobilnya, biar segera diselesaikan utang Pemprov. Saya mau menegakkan keadilan,” imbuhnya.
Selain itu, Ahmad Amrullah juga menyayangkan sikap Pemprov NTB yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan kontraktor. Seharusnya Pemprov NTB fokus saja untuk menyelesaikan utang, dan berkomentar yang menyejukkan.
“Kita sudah kerja sesuai proses, silakan dicek. Dari perencanaan, kami sudah ikuti aturan. Kami tidak kerja asal-asalan, sesuai prosedur. Kita tidak sebodoh yang mereka pikirkan kok. Mari kita ke APH, supaya clear. Supaya jelas benar dan salahnya. Kita kerja dengan kontrak dan perjanjian, tidak bisa kita saja yang disalahkan,” ucapnya.
Bahkan, lanjut Amrullah, dirinya tidak hanya mengerjakan paket proyek yang sumbernya dari Pokir Anggota DPRD NTB saja, tetapi juga proyek yang bersumber dari direktif Gubernur. Karena itu dia menekankan, jika dalam waktu dekat Pemprov NTB tidak segera membayar utang, maka pihaknya memastikan akan melakukan hal-hal lain yang lebih kongkret. (sal)
