SELONG — Anggaran pengadaan buku yang dibeli melalui dana biaya operasional sekolah (BOS) kini menjadi sorotan sejumlah pihak. Bagaimana tidak, buku-buku yang dibeli dari dana BOS itu mendapat masalah, dan akhirnya harus ditarik kembali oleh dinas.
BACA: Buku Mulok Lecehkan Perempuan Bikin Marah Warga
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Muhir mengaku tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk membeli buku yang diperuntukkan untuk siswa. Karena buku-buku itu dibeli berdasarkan keinginan sekolah, namun menggunakan dana BOS yang dianggarkan pada triwulan kedua oleh masing-masing sekolah. “Anggaran buku ini sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2018, yaitu 20 persen dari dana BOS yang diterima oleh sekolah,” katanya kepada Radar Lombok, Selasa (9/10).
Dalam pembelian buku ini katanya, Dinas Pendidikan tidak mengetahui buku-buku apa saja yang diinginkan oleh sekolah. Namun karena semua sekolah menggunakan Kurikulum K13, maka pihak sekolah kemudian membeli buku tematik yang memang sesuai dengan kurikulum yang ada.
“Dalam aturan itu, kalau sekolah sudah menganggarkan pembelian buku di triwulan kedua, maka sekolah tidak boleh menganggarkan lagi di triwulan ketiga. Tetapi saya tidak tau berapa yang dianggarkan oleh masing-masing sekolah ini. Dan yang tau hanya sekolah,” akunya.
Dikatakan, tugas dari dinas dalam pengadaan buku ini hanya bertugas mencairkan dana BOS saja, melalui Manajer BOS, sebagai kontrol penggunaan anggaran. “Apakah buku-buku yang terdapat konten porno ini yang dianggarkan oleh masing-masing sekolah, saya tidak tau. Yang tau hanya Manajer BOS, dan judul buku yang diinginkan oleh sekolah ini juga tidak terinci,” tegasnya.
Pengadaan buku ini tidak mendapat intervensi dari dinas. Artinya, banyak sekolah yang tidak membeli buku. Bahkan dari hasil di lapangan, ada sekolah yang memesan buku yang lain, tetapi yang diberikan oleh pihak penerbit ini lain. “Seperti salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Suralaga, ada yang memesan buku lain, tetapi diberikan buku lain. Makanya saya turun,” akunya.
Ditanyakan berapa jumlah buku yang kini sedang hangat dibincangkan oleh masyarakat ini? Kembali Muhir mengaku tidak mengetahui sama sekali. Dia hanya mendapatkan fakta di lapangan, bahwa buku dengan judul Jampi-Jampi Sasaq dan Pantun Sasaq ini masing-masing ada dua buku di satu sekolah.
“Tetapi tidak semua sekolah yang memesan buku ini. Ada yang membeli, dan ada yang tidak. Kita tidak pernah mengintervensi mereka,” tegasnya lagi.
BACA JUGA: Peredaran Buku “Porno”, Dinas Dikbud Harus Bertanggungjawab
Dengan kejadian ini katanya, dia mengaku siap bertanggung jawab atas keteledoran dan kesalahannya. “Bentuk tanggung jawab saya saat ini, saya minta semua buku ini ditarik dari sekolah. Bahkan hingga hari ini saya terus keliling ke semua sekolah untuk mencari buku-buku yang sudah diedarkan ini. Kalau penulis ini apakah mau minta maaf atau bagaimana, itu urusan dia. Yang penting saya tarik semua bukunya,” tandasnya. (wan)
