MATARAM — Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi NTB mencatat inflasi year on year (y—on—y) gabungan dua kota (Kota Mataram dan Kota Bima) pada Oktober 2023, sebesar 2,66 persen. Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,18 pada Oktober 2022 menjadi 115,17 pada Bulan Oktober 2023.
Angka inflasi NTB lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,56 persen. Namun kendati inflasi NTB lebih tinggi dibandingkan nasional, menurut Kepala BPS NTB, Wahyudin bahwa inflasi pada Oktober sebesar 2,66 persen itu masih dalam kondisi aman.
“Jadi sebenarnya masih dalam rentang kendali, karena masih dalam target inflasi yang ditetapkan di awal tahun, yakni 3 ± 1,” kata Wahyudin di Mataram, Jumat kemarin (3/11).
Wahyudin mengungkapkan salah satu penyebab tingginya inflasi yang terjadi, baik di Kota Mataram maupun Kota Bima, utamanya karena dipengaruhi oleh kenaikan harga beras yang terjadi merata akhir-akhir ini di NTB.
Adapun kenaikan harga beras ini erat hubunganya dengan musim el nino yang melanda seluruh daerah di Indonesia. “El nino tidak hanya terjadi daerah NTB, akan tetapi hampir semua daerah di Indonesia,” tegas Wahyuddin.
Disisi lain, adanya kenaikan harga gabah dan beras juga menjadi berkah tersendiri bagi para petani NTB. Terbukti NTP (Nilai Tukar Petani) pada Oktober 2023 menjadi 120,39, atau naik sebesar 1,95 persen, dibandingkan NTP bulan sebelumnya.
Kenaikan NTP ini dikarenakan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,33 persen, lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,37 persen. “NTP ini merupakan salah satu indikator untuk melihat kehidupan para petani. Semakin tinggi angka NTP, menunjukkan bahwa kehidupan para petani menjadi lebih baik,” jelas Wahyudin.
Pada kesempatan yang sama, Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, M.Si, mengatakan bahwa inflasi ini perlu dipahami secara komprehensif. Menurutnya, inflasi itu juga dibutuhkan untuk menjaga geliat perekonomian.
Inflasi ini ibarat menjaga tekanan darah, harus tetap pada kondisi normal. Tidak boleh terlalu tinggi, namun juga tidak boleh terlalu rendah. “Ikhtiar Penjabat (Pj) Gubernur NTB selama beberapa waktu ini dalam koridor yang tepat, on the right track dalam menjaga inflasi di NTB. Alhamdulillah, ikhtiar kita menjaga inflasi sudah on the right track,” tegas Wirajaya.
Dijelaskan Wirajaya, Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.
Sementara Inflasi NTB merupakan gabungan inflasi dari Kota Mataram dan Kota Bima sebagai Kota IHK yang dijadikan sebagai acuan menghitung inflasi NTB oleh BPS.
Pada bulan Oktober 2023, inflasi year on year sebesar 2,66%, sedangkan nasional 2,56%, atau hanya lebih tinggi sedikit 0,10% dari nasional.
Membacanya angka inflasi ini terhitung relatif masih terkendali, yang artinya daya beli masyarakat masih bagus. “Walaupun demikian, Pemprov NTB bersama Pemda Kabupaten/Kota terus berupaya melakukan pengendalian inflasi melalui Program 4K, yaitu menjamin Ketersediaan Stok, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” jelas Wirajaya.
Pemerintah pusat maupun Pemda juga akan terus melakukan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok. “Alhamdulillah, Pemprov NTB bersama TPID Kabupaten/Kota terus bersinergi dan berkolaborasi menjaga agar angka inflasi terjaga sesuai target. Dimana target angka inflasi nasional maupun Pemprov NTB sebesar 3 plus minus 1 persen,” ujarnya.
Wirajaya menambahkan, Program Jum’at Salam juga sebagai ikhtiar untuk melihat dan memastikan secara langsung ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat, yang disertai gerakan pangan dan pasar murah, bekerjasama dengan TPID Kabupaten/Kota dan Dinas Ketahanan Pangan setempat. (rat)
