TANJUNG – Rencana penertiban pelabuhan tikus yang ada di Lombok Utara membuat beberapa pelaku boatman merasa keberatan.
Pasalnya, rencana penertiban ini minim sosialisasi yang tidak melibatkan semua pelaku boatman. Oleh karenanya, Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP) Lombok Utara menfasilitasi beberapa pelaku boatman untuk melakukan hearing ke pemerintah daerah, Rabu (19/4). Mereka diterima Asisten I Setda Lombok Utara Nanang Matalata, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Syamsul Rizal, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Baiq Prita Setiati, Plt Kasat Pol PP dan Pemadam Kebakaran Muldani di aula sekretariat daerah.
Dalam hearing ini sempat memanas antara pelaku boatman dengan pemerintah daerah yang bersikukuh untuk melaksanakan penertiban pelabuhan tikus tersebut. “Kedatangan kami ke pemerintah daerah untuk menfasilitasi Asosiasi Pengusaha Boat Lokal dan dan Boatman terhadap kebijakan pemerintah untuk melakukan penertiban yang akan berlangsung besok pagi. Kami ingin pemerintah daerah segera menyikapi persoalan-persoalan kecil yang ada dilapangan, sehingga apa yang direncanakan pemerintah daerah berjalan lancar dan aman serta tidak menimbulkan perselisihan,” tutur Ketua JPKP Lombok Utara Husnul Munadi membuka hearing ini.
Berdasarkan penemuan di lapangan, beberapa pelaku boatman masih ada yang keberatan dengan rencana itu karena tidak ada diundang dalam sosialisasi. Sehingga ketika mereka mendapatkan surat rencana itu, mereka langsung kaget. “Kami melihat kebijakan rencana penertiban itu hanya soal komunikasi saja. Karena pelaku boatman siap diatur asalkan ada solusi yang lebih baik,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Boat Lokal dan Boatman menyampaikan, dari surat edaran yang diterima rencana penertiban akan berlangsung pada tanggal 20 (hari ini). Dari rencana itu, pihaknya sudah duduk bersama dengan Dishublutkan dan menyetujui rencana penertiban tersebut. “Akan tetapi, sebelum penertiban fasilitas juga harus dilengkapi dulu,” ucapnya.
Diakui, kondisi bangunan terminal saat ini sudah bagus, tapi kapasitas dermaga yang ada tidak bisa menampung seluruh kapal. Jumlah speedboat ada 45 unit, belum lagi jumlah slow boat. Sedangkan dermaga hanya selebar 6 meter ini tidak bisa menampung seluruh kapal yang ada. Oleh karena itu, ia mengajak meninjau kembali rencana penertiban tersebut. “Kalau log weekend saja diatas 1500 per satu travel agen. Jika pelabuhan tikus ditertibkan dan wisatawan harus melewati teluk nare apakah nyaman wisatawan dengan kondisi dermaga sekarang,” sebutnya sembari bertanya.
Pelaku Boatman lainnya Muhammad menambahkan, pihaknya bukan tidak mentaati kebijakan pemerintah daerah. Ia ingin para wisatawan bisa mendapatkan pelayanan yang baik di dermaga Teluk Nara. Karena dermaga apung ini tidak memenuhi 20 speed boat. “Apakah akan transet ke boat satu ke boat lainnya, dengan cara seperti ini apa menjamin keselamatan wisatawan,” tandasnya.
Pemerintah Daerah yang diwakili Asisten I Setda Lombok Utara Nanang Matalata mengakui, bahwa kondisi pelabuhan Teluk Nara masih jauh dari representative baik dermaga maupun terminalnya yang baru diresmikan. Pemerintah sendiri sangat ingin menjadikan Pelabuhan Teluk Nara high class seperti pelabuhan di daerah lain. Permasalahan ini bukan satu pihak saja, tapi akan mencari secara bersama-sama. “Membangun sarana prasarana itu sudah menjadi tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan yang akan dilakukan secara bertahap. Di sini tidak ada yang menguntungkan dan merugikan,” terangnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak mungkin memberikan masyarakat merugi dan tidak mungkin mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Nanti pemerintah daerah melalui Dishublutkan akan mengaturnya dan penambahan fasilitas tidak mungkin langsung besok pagi. “Ini akan dilakukan secara bertahap dalam rangka memberikan kenyamanan. Dan SKPD jangan menunggu harus dikejar dan manfaatkan sarpas yang ada,” tegasnya.
Plt Kepala Dishublutkan Lombok Utara Syamsul Rizal menyatakan secepatnya akan melengkapi fasilitas di terminal. Untuk diketahui, luas dermaga 15 meter, jika melihat jumlah kapal perlu penambahan 50 meter. Oleh karenanya, pihaknya akan mengusulkan pada tahun depan supaya ada penambahan dermaga tersebut sesuai dengan keinginan untuk menjadikan satu pintu.
Sementara Kabid Perhubungan Laut Dishublutkan Johan Reefi menegaskan, pihaknya tidak serta merta melakukan penertiban dan rencana ini sudah dilakukan kajian terhadap keberadaan pelabuhan tikus ini. Kemudian, baru pihaknya melakukan sosialisasi dengan melibatkan lintas sektor mulai kepolisian, TNI, perwakilan pelaku boatman dan dinas terkait. Penertiban ini sendiri untuk memaksimal satu pintu penyebrangan menuju tiga gili guna meningkatkan PAD, sebab retribusi dari sektor laut selama ini hanya satu juta setahun, bahkan retribusi tidak pernah dipungut. “Sekarang pemerintah sudah membangun terminal dan pelabuhan. Ini bukti pemerintah peduli kepada masyarakat,” tegasnya.
Dari hasil temuan, banyak pelabuhan tikus ini menyewa lahan masyarakat, menggunakan bibir pantai dan tidak memiliki ijin, jika terjadi apa-apa terhadap penumpang maka apakah pemerintah akan bertanggung jawab. “Kecuali tidak punya dermaga induk, dan masak gak mau keluarkan retribusi hanya Rp 2 ribu,” ungkapnya yang tengah memanas.
Dari hasil pertemuan ini, telah disepakati penundaan penertiban hingga 2-3 hari untuk berkoordinasi lagi mempersiapkan teknisnya. (flo)
